Pemerintah Membagi Penanganan 13 Ribu Dapur MBG Boros

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan skema penanganan 13 ribu titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang dinilai pemborosan anggaran, Rabu (29/7/2026). Penanganan tersebut dibagi menjadi dua kategori prioritas utama berbasis tingkat kasus stunting daerah, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Pemerintah memprioritaskan daerah tertinggal atau zona merah stunting seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Penanganan di wilayah-wilayah prioritas tersebut ditargetkan rampung dalam kurun waktu satu bulan.

"Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Mas Dar (Kepala BGN) dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas. Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini," ujar Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

Untuk area lainnya yang sebagian besar berada di kawasan Sumatera dan Jawa, pemerintah mengalokasikan waktu sekitar dua bulan. Evaluasi dan pencarian solusi atas persoalan dapur MBG di wilayah tersebut masih terus dikaji.

"Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa, ya. 3T juga namanya, yang 13.000 (Dapur MBG) tadi. Sisanya kami akan pelajari perlu waktu dua bulan," beber Zulhas.

Guna menjaga kondusivitas selama proses evaluasi, penegasan diberikan kepada pihak terkait untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa. Pemerintah berjanji akan merinci skema penyelesaian secara transparan.

"Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi gak usah datang lagi, apa demo lagi," imbuhnya.

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengantongi pemetaan daerah rawan stunting dari Kementerian Kesehatan. Operasional dapur MBG yang sudah rampung dibangun di zona merah akan segera dibuka.

"Maka kami akan memprioritaskan bagaimana berdasarkan data itu kami cek manakala sudah ada dapur yang memang sudah dibangun segera untuk kami bisa operasionalkan. Jadi, ada ini ada merah-merah itu di Papua, di NTT, termasuk juga beberapa daerah di pulau lain ada di Sumatera, ada sebagian di Jawa saya lihat tadi, itu bagaimana segera," ujar Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Kementerian Kesehatan mendukung penuh penyediaan data lokasi penanganan stunting hingga tingkat kabupaten dan kota. Keputusan operasional SPPG yang siap dibuka sebelum 5 Agustus mendatang diserahkan penuh kepada Kepala BGN.

"Karena beliau (Kepala BGN) punya wajib khusus untuk stunting, beliau tuh sudah punya beberapa SPPG Pak, 'Ini mau dibuka apa enggak, 13 ribuan'. Nah kita udah lihat Pak ini ada peta-peta yang stunting itu saya baru WA, termasuk sampai lokasi-lokasinya sudah ada kabupaten, kotanya, itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN," tutur Budi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Langkah percepatan dan evaluasi ini merespons sorotan parlemen terkait potensi pemborosan anggaran negara. Dapur SPPG sebelumnya dinilai memicu pemborosan hingga Rp1 triliun setiap bulan.

"Pertama, jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut," kata Yahya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini, Jumat (12/6/2026).

DPR mengingatkan BGN agar selalu berhati-hati dalam melakukan pembayaran operasional. Sanksi tegas harus dijatuhkan jika ditemukan pelanggaran pada titik-titik dapur MBG tersebut.