Menteri LH Tekankan Adaptasi Iklim dalam Pertemuan BRICS di India

Menteri Lingkungan Hidup RI Jumhur Hidayat menegaskan pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati dan penerapan kearifan lokal dalam memitigasi perubahan iklim pada Pertemuan Menteri Lingkungan Negara-Negara Anggota BRICS di New Delhi, India, Selasa (18/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom. Pertemuan tingkat menteri tersebut dihadiri oleh perwakilan dari 10 negara anggota BRICS dan dibuka dengan paparan dari Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Perubahan Iklim India, Shri Bhupender Yadav. Dalam forum tersebut, Indonesia menyoroti sikap sejumlah negara maju ber-ekonomi besar yang justru mundur dari tanggung jawab kolektif penanganan emisi global. Jumhur menjelaskan bahwa Indonesia memegang peran strategis dalam menjaga kestabilan ekosistem dunia karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik di darat maupun perairan.

"Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, sebagai fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang," kata Jumhur dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2026).

Sebagai negara kepulauan yang menampung lebih dari 300 ribu spesies, 23 persen hutan mangrove dunia, serta 10 persen spesies karang global, wilayah Indonesia sangat rentan terhadap dampak langsung dari krisis iklim global. "Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau, dengan lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di daerah pesisir, Indonesia berada di garis depan perubahan iklim," ungkap Jumhur.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah konkret dalam menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi serta mendorong masyarakat kembali ke jurang kemiskinan. "Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita. Kita telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026-2030 sebagai peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim dan sebagai dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045," ujar Jumhur.

Di samping dorongan berbasis sains, Indonesia juga mempromosikan praktik baik pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat adat yang terbukti efektif menjaga kelestarian alam secara turun-temurun, seperti sistem irigasi Subak di Bali, tradisi perikanan Sasi Lompa di Maluku, dan hukum adat Awig-Awig di Bali. "Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa hidup selaras dengan alam bukan hanya warisan budaya, tetapi juga alat yang ampuh untuk adaptasi dan ketahanan iklim, khususnya dengan memperkuat pendekatan berbasis masyarakat untuk mengelola air, ekosistem, dan sumber daya alam dalam menghadapi dampak iklim," tutup Jumhur. Delegasi RI dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mendampingi dalam agenda dua hari tersebut meliput Deputi PPI dan TKNEK Ary Sudjianto, Direktur Kebakaran Lahan Dasrul, Tenaga Ahli Menteri Teguh Santosa, serta Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Yudo Sasongko.