Menteri PU Copot Pejabat Akibat Proyek Sekolah Rakyat Mangkrak

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan perombakan besar-besaran di internal kementeriannya akibat rendahnya realisasi pembangunan proyek prioritas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat, yang dinilai setengah mangkrak pada Jumat, 22 Mei 2026.

Dilansir dari Detik Finance, capaian pembangunan per 20 Mei 2026 baru menyentuh angka 58 hingga 59 persen dari target 93 sekolah. Keterlambatan ini memicu sanksi tegas berupa pencopotan sejumlah pejabat mulai dari tingkat Eselon I hingga Kepala Balai.

Adanya tindakan tidak terpuji dari jajaran pegawai Kementerian PU ditengarai menjadi penyebab utama tersendatnya proyek yang ditargetkan rampung menjelang tahun ajaran baru tersebut.

"Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat, sehingga kemudian proyek ini boleh saya bilang setengah mangkrak," sebut Dody saat media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Evaluasi internal menunjukkan hambatan teknis yang seharusnya selesai pada awal tahun justru diabaikan. Menteri PU menegaskan bahwa solusi percepatan sebenarnya sudah diberikan sejak dini, namun tidak dijalankan secara serius oleh para pejabat terkait.

"Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini seharusnya tidak boleh terjadi. Tapi yang sudah ya sudah lah. Sebagai akibat ini beberapa orang harus saya berhentikan," jelas Dody.

Instruksi dan arahan yang disampaikan dalam berbagai kesempatan dinilai hanya dianggap angin lalu oleh bawahannya. Akibatnya, penanganan kendala di lapangan menjadi terlambat dan menghambat progres fisik bangunan.

"Saya harus turun langsung untuk memantau, bukan hanya memantau tapi memberikan solusi lainnya.Solusi yang kadang-kadang oleh teman-teman itu belum atau tidak pernah dipikirkan. Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuman mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan," papar Dody.

Dampak kelalaian ini juga terlihat pada penyusunan kontrak kerja. Dody menemukan adanya durasi pengerjaan proyek yang melampaui batas waktu instruksi presiden, di mana gedung sekolah seharusnya sudah siap digunakan pada Juni 2026.

"Adik-adik (siswa sekolah) harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti kan bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober," sebut Dody.

Kementerian PU mencatat wilayah dengan progres pembangunan terendah berada di Singkawang, Cilacap, Dharmasraya, Lombok Utara, dan Brebes. Kendati demikian, penataan ulang struktur pejabat diharapkan mampu mengejar target penyelesaian untuk 88 sekolah pada Juni mendatang.