Mendagri Minta Pemda Perkuat Pasokan untuk Kendalikan Inflasi

Langkah pengendalian inflasi di daerah terus diperkuat guna menghadapi tantangan ekonomi pada paruh kedua tahun ini. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperkokoh ketersediaan pasokan dan mempermudah jalur distribusi barang, seperti dikutip dari Detikcom.

Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap tekanan inflasi yang dipicu oleh sektor transportasi serta pergerakan harga beberapa komoditas pangan utama. Sinergi seluruh wilayah dinilai krusial agar gejolak harga di tingkat konsumen dapat diredam.

Mendagri memastikan bahwa kondisi inflasi di tingkat nasional saat ini masih berada dalam batas aman. Secara tahunan (year on year), laju inflasi domestik menyentuh angka 3,34 persen, yang berarti masih berada di bawah target maksimal pemerintah sebesar 3,5 persen.

"Inflasi kita di angka 3,34 relatif terkendali di bawah target nasional, 3,5 persen maksimal," kata Tito dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2026).

Penegasan tersebut disampaikan pasca menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Evaluasi Capaian Pengendalian Inflasi Semester I Tahun 2026 dan Rencana Pelaksanaan Program Pengendalian Inflasi Semester II Tahun 2026. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.

Berdasarkan data evaluasi, andil terbesar dalam kenaikan inflasi berasal dari tarif angkutan udara yang melonjak akibat tingginya mobilitas warga selama masa liburan sekolah. Sektor pangan seperti bawang putih, minyak goreng, dan beras juga ikut memberikan tekanan.

Mendagri secara khusus memberikan atensi kepada daerah-daerah yang mencatatkan angka inflasi tinggi agar segera melakukan intervensi pasar. Strategi utama yang harus dijalankan adalah dengan menambah volume pasokan barang pokok.

"Saya sudah memberikan arahan kepada semua daerah. Kalau target saya daerah-daerah yang tinggi-tinggi, ada di daerah timur umumnya tinggi, di Aceh juga tinggi, langkah-langkahnya menambah suplai," ujarnya.

Selain masalah pasokan, hambatan logistik akibat faktor cuaca buruk juga menjadi perhatian serius, terutama untuk wilayah kepulauan yang rentan terdampak gelombang tinggi. Penggunaan armada kapal dengan kapasitas yang lebih besar disarankan sebagai solusi praktis demi menjaga kontinuitas distribusi.

Kementerian Dalam Negeri menekankan bahwa keberhasilan pengendalian harga membutuhkan kolaborasi intensif. Koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus dioptimalkan bersama kementerian terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Perum Bulog.

"Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran yang telah ditetapkan sekaligus melindungi daya beli masyarakat," tutupnya.

Agenda rapat koordinasi tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.