Pemerintah Akui Tantangan Logistik Program Makan Bergizi Gratis

Pemerintah mengakui adanya tantangan besar dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada kesiapan rantai pasok dan logistik di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

"Menanggapi pandangan Fraksi Demokrat mengenai kesiapan implementasi MBG di tahap awal, pemerintah tidak menutup mata terhadap realita di lapangan," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Hambatan utama pengeksekusian program MBG di lapangan berpusat pada infrastruktur distribusi serta kapasitas penyediaan pangan di daerah pemukiman terpencil.

"Tantangan awal dalam mengeksekusi program ini bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan dan kapasitas logistik terutama di wilayah 3T," ujar Purbaya.

Guna mengatasi hambatan tersebut, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) didorong untuk mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Langkah strategis ini melibatkan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, hingga penyedia lokal agar dapat menyerap hasil tani, ternak, dan tangkapan nelayan sekitar secara langsung.

"Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal untuk menyerap bahan pangan langsung dari petani, peternak dan nelayan di sekitar lokasi SPPG," ujar Purbaya.

Di sisi operasional, penyaluran program MBG kembali bergulir mulai Senin (13/7) setelah sempat dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Jedaa waktu tersebut dimanfaatkan Badan Gizi Nasional (BGN) guna membenahi sistem tata kelola dan penyempurnaan operasional di lapangan.

"Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian. Berbagai pembenahan yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima," ujar Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN.