ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Asia Tenggara Menjadi 4,5 Persen

Asian Development Bank memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia Tenggara dari perkiraan sebelumnya sebesar 4,6 persen menjadi 4,5 persen pada Kamis, 9 Juli 2026. Penurunan ini dipicu oleh konflik Timur Tengah yang melemahkan permintaan eksternal dan mengganggu rantai pasok global.

Dilansir dari Bloomberg Technoz, revisi ini tidak hanya berdampak pada kawasan ASEAN secara umum, tetapi juga menyasar negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Lembaga keuangan internasional tersebut memaparkan rincian perubahan angka perkiraan dalam laporan terbarunya.

"Untuk kawasan Developing Southeast Asia, proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi turun menjadi 4,6% pada 2026 dan dipertahankan sebesar 4,8% pada 2027," kata laporan ADB dalam laporannya, dikutip Kamis (9/7/2026).

Meskipun penurunan proyeksi wilayah hanya sebesar 0,1 poin persentase, ADB mencatat dampak yang bervariasi di tiap negara, seperti Filipina yang mengalami perlambatan investasi dan konsumsi swasta. Di sisi lain, estimasi bagi Indonesia justru memperlihatkan kondisi yang berbeda.

"Prospek ekonomi Indonesia tetap stabil, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak berubah di level 5,2% pada 2026 dan 5,2% pada 2027," kata ADB.

Selain pertumbuhan ekonomi, ADB memperkirakan adanya kenaikan inflasi di sejumlah negara Developing Southeast Asia akibat lonjakan harga energi dan pangan global. Indonesia termasuk salah satu negara yang mengalami revisi naik pada proyeksi tingkat inflasinya.

"Proyeksi inflasi Indonesia untuk 2026 juga dinaikkan secara moderat, yakni 0,5 poin persentase menjadi 3,0%," sebut ADB.

Secara keseluruhan, ADB mengubah proyeksi inflasi kawasan Asia Tenggara berkembang pada tahun 2026 menjadi 3,9 persen dari perkiraan semula sebesar 3,2 persen pada April lalu. Tekanan nilai tukar mata uang yang meningkatkan biaya impor turut menjadi faktor pendorong kenaikan tersebut.

"Revisi kenaikan tersebut mencerminkan lonjakan harga energi dan pangan global yang dipicu oleh krisis di Timur Tengah, serta tekanan nilai tukar yang meningkatkan biaya impor di seluruh kawasan," sebutnya.