DPRD dan Pemprov Jabar Bantah Usulan Perubahan Nama Provinsi

Wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda dipastikan bukan merupakan usulan resmi dari pihak pemerintah maupun legislatif daerah. Kepastian ini disampaikan oleh pihak DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggapi polemik yang berkembang di masyarakat, Rabu (8/7/2026), dilansir dari Detik Travel.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan bahwa lembaga legislatif hanya menjalankan tugas konstitusional dalam menampung aspirasi masyarakat. Pembahasan di Komisi I DPRD Jawa Barat murni dilakukan untuk mengkaji surat dari Komunitas Pengkaji Penggantian Nama Provinsi Jawa Barat, bukan bentuk persetujuan perubahan nama.

"Rakyat Jawa Barat, saya tegaskan kembali bahwa tidak ada usulan resmi, baik dari Gubernur Jawa Barat maupun dari DPRD Jawa Barat terkait hal ini," kata Ono Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat.

Ono menambahkan bahwa mayoritas fraksi di dewan hanya memberikan lampu hijau untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, bukan langsung menyetujui pergantian nama tersebut. Langkah peninjauan dinilai perlu dilakukan secara komprehensif dari berbagai aspek.

"Hampir mayoritas fraksi di dewan hanya setuju untuk menindaklanjuti kajiannya. Jadi bukan langsung setuju mengubah nama Provinsi Jawa Barat, tetapi setuju dilakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif," kata Ono Surono.

Kajian mendalam tersebut nantinya wajib mempertimbangkan sisi yuridis, historis, sosiologis, budaya, hingga kondisi ekonomi. Terlebih, Jawa Barat memiliki keragaman budaya seperti Sunda, Betawi, dan Cirebon, serta sedang menghadapi tantangan finansial daerah.

"Semuanya itu murni usulan dari komunitas pengkaji. Melihat kondisi ekonomi kita saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, apalagi ada ancaman defisit anggaran di Jawa Barat, maka ini harus hati-hati. Saya pastikan DPRD Jawa Barat tidak akan mengambil langkah atau keputusan yang merugikan rakyat," kata Ono Surono.

Sikap senada juga ditunjukkan oleh pihak eksekutif yang menyatakan bahwa fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah pelayanan publik. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan pihaknya tidak ikut campur dalam wacana pergantian nama tersebut.

"Seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurus perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat," kata Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.