Kejagung Temukan Keterlibatan Prajurit TNI dalam Korupsi Motor Listrik
Kejaksaan Agung menemukan dugaan keterlibatan seorang prajurit TNI aktif dalam kasus korupsi pengadaan sepeda motor listrik pada Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025-2026 di Jakarta, Kamis (02/07/2026). Kasus ini menjadi bagian dari penyidikan tata kelola program Makan Bergizi Gratis.
Dilansir dari Bloomberg Technoz, dugaan korupsi dalam proyek senilai Rp1,03 triliun tersebut melibatkan oknum berinisial BU yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional. Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa inisial BU merujuk pada Kolonel Cpl Budi Utomo.
"Tim penyidik menemukan adanya keterlibatan BU selaku prajurit TNI Aktif, yang saat ini menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran pada Badan Gizi Nasional," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi.
Penyidik menduga Budi Utomo melakukan pengadaan yang melawan hukum bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan 2024-2026, Lodewyk Pusung, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal, Andri Mulyono. Proyek ini tidak memenuhi persyaratan kontrak, mengalami penggelembungan harga, serta disertai manipulasi berita acara serah terima barang.
Kerugian negara dipicu oleh pembayaran yang sudah dilakukan sebesar 100 persen, padahal realisasi fisik kendaraan baru mencapai 3.229 unit dari total 21.081 unit yang direncanakan. Hingga kini, status Budi Utomo masih sebagai saksi dan belum ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan.
Penanganan kasus yang menyeret prajurit aktif ini akan ditempuh melalui mekanisme penyidikan koneksitas. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah melimpahkan berkas perkara hasil penyidikan ini kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer.
Proses hukum selanjutnya akan melibatkan Polisi Militer dan Oditurat Militer untuk melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Budi Utomo. Sementara itu, upaya konfirmasi yang ditujukan kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari belum mendapatkan respons.