Pemerintah Uji Coba Sistem Digital Bansos Perlinsos di Surabaya

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Sosial menguji coba sistem digital bantuan sosial di Surabaya, Jumat (12/6/2026), guna memastikan penyaluran bantuan sosial lebih transparan dan tepat sasaran sejak tahap pendaftaran hingga verifikasi.

Uji coba portal perlindungan sosial secara daring ini dilansir dari Detik iNET dilaksanakan di Kelurahan Pakis, Surabaya, dengan melibatkan sekitar 200 warga setempat yang langsung menjajal proses pendaftaran digital secara lancar bantuan para agen di lokasi.

Penerapan sistem baru ini diharapkan mampu meminimalkan kekeliruan administrasi yang selama ini menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat berhak.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya nyata dalam memperbaiki sistem distribusi bantuan pemerintah.

"Ini sebagai ikhtiar kami dari pihak pemerintah untuk memastikan agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan, itu bisa diberikan secara baik dan tepat sasaran," kata Fifi Aleyda Yahya, dalam acara Kunjungan Jurnalistik Program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kelurahan Pakis, Surabaya, Jumat (12/6/2026).

Persoalan validitas data penerima sering menjadi kendala utama di lapangan, seperti adanya warga yang telah pindah domisili namun tetap terdaftar, atau warga miskin yang justru belum terdata akibat data yang tidak diperbarui selama bertahun-tahun.

"Nah, akibatnya ibu-bapak, bantuan yang seharusnya sampai ke tangan yang tepat, jadinya tidak tepat sasaran, karena itulah hari ini, pemerintah sedang berikhtiar, bekerja keras, memperbaiki data-data melalui digitalisasi, mungkin istilahnya terdengar rumit, tapi sebenarnya sederhana," jelas Fifi.

Menurutnya, proses digitalisasi ini hanyalah bentuk kerapian pencatatan data warga dengan memanfaatkan teknologi agar negara dapat mengenali masyarakatnya secara lebih akurat.

"Jadi ketika bapak-ibu datang, and mendaftarkan data ibu-bapak hari ini, sesungguhnya bapak ibu sedang membantu negara agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kalau datanya benar, kebijakannya Insya Allah juga tepat," ujarnya.

Ia pun menambahkan bahwa pembaruan sistem ini bukan sekadar perpindahan basis data ke ruang digital, melainkan bentuk perbaikan tata kelola demi memperkuat akurasi dan transparansi publik.

"Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran. Jadi ini yang kami ingin gaungkan kepada masyarakat saat ini," imbuhnya.

Sementara itu, pihak Kementerian Sosial juga membenarkan adanya temuan ketidaktepatan sasaran penyaluran bantuan berdasarkan kompilasi data nasional yang mereka miliki.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, mengaku berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) memang banyak bantuan tidak tepat sasaran. Hal itu lah yang menjadi target pemerintah untuk memperbaiki data dengan digitalisasi.

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam sistem Perlinsos ini diklaim mampu memangkas waktu verifikasi kelayakan penerima bantuan secara signifikan dibandingkan metode konvensional.

"Keunggulannya nanti dengan proses ini yang didukung dengan AI, bahwa nanti cuma butuh waktu sekitar 15 menit sampai 45 menit, untuk seseorang itu yang melakukan pendaftaran bisa kemudian didapatkan hasilnya layak atau tidak," kata Robben.

Kota Surabaya menjadi bagian dari puluhan wilayah awal yang menjadi lokasi percontohan sebelum program digitalisasi perlindungan sosial ini diterapkan secara menyeluruh di tingkat nasional.

"Sehingga kemudian nanti banyak warga kita yang bisa kemudian berpartisipasi menyukseskan proses piloting untuk digitalisasi, karena targetnya kita akan tahun 2027 sudah bisa kita laksanakan secara rasional," ucapnya.