Badan Gizi Nasional Kaji Opsi Pangkas Penerima Makan Bergizi Gratis

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji opsi untuk menghentikan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa dari kelompok keluarga sejahtera hingga kaya demi menciptakan efisiensi anggaran pada Jumat (12/6/2026).

Rencana pemangkasan program bagi kelompok tertentu tersebut saat ini sedang digodok agar penyaluran MBG menjadi lebih tepat sasaran, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.

Kepala BGN Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa skema penyesuaian ini harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu sebelum diterapkan di lapangan.

"Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan Presiden dulu," ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan.

Langkah penataan sistem distribusi dan implementasi program MBG ini juga dikonfirmasi oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan efisiensi anggaran negara tetap terjaga.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (11/6/2026) bahwa pemerintah meyakini akan ada pengurangan total kebutuhan anggaran dari hasil perhitungan yang cermat.

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," ungkap Prasetyo kepada awak media.

Prasetyo menegaskan bahwa penyesuaian tersebut bukan merupakan pemangkasan paksa, melainkan hasil evaluasi riil di lapangan melalui koordinasi intensif antar-kementerian.

Berdasarkan data realisasi belanja, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp73,8 triliun hingga April 2026 dari total alokasi anggaran MBG tahun 2026 yang mencapai Rp335 triliun.

Realisasi pelaksanaan program hingga April tersebut sudah mencapai 22,4 persen dari keseluruhan pagu, dan menjadi komponen yang mendominasi belanja kementerian/lembaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan bahwa efisiensi dana BGN akan terus dilakukan agar pemanfaatan anggaran negara dapat berjalan secara lebih efektif.

"Tapi nanti bukan Rp335 triliun, nanti ada penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden, sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Rabu (20/5/2026).