Pemerintah Mengevaluasi Pembengkakan Dapur Makan Bergizi Gratis

Pemerintah tengah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat lonjakan jumlah dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia pada Kamis (11/6/2026).

Langkah evaluasi ini ditempuh setelah titik dapur membengkak jauh melampaui target awal, sehingga berpotensi membebani anggaran negara hingga Rp 1 triliun setiap bulan, seperti dilansir dari Detik Health.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi adanya dugaan praktik jual-beli titik SPPG yang tidak sesuai dengan perencanaan awal pemerintah sehingga menyebabkan kenaikan jumlah dapur mencapai 6.877 titik dari target awal 21.000 titik.

"Terjadi jual-beli titik yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada pembengkakan 6.877 titik," kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di Jakarta.

Lonjakan ini berdampak pada pengeluaran negara karena setiap SPPG menerima insentif operasional sebesar Rp 6 juta per hari, yang jika diakumulasikan dalam setahun dapat mencapai sekitar Rp 12 triliun.

"Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Ini yang perlu ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujar Zulkifli Hasan.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menambahkan bahwa permasalahan serupa ditemukan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), di mana titik dapur melonjak dari target awal 2.000 menjadi 8.617 titik.

"3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN," jelas Zulkifli Hasan.

Penataan ulang akan segera dilakukan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan kementerian terkait agar pelaksanaan program berjalan efektif, dengan target penyelesaian proses evaluasi dalam waktu sekitar satu bulan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa opsi penutupan sebagian dapur MBG yang dinilai berlebih kini sedang dipertimbangkan melalui proses pendataan dan verifikasi terlebih dahulu.

"Ya pasti salah satunya arahnya ke sana, tapi kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata, dilihat dan diinventarisir kondisinya seperti apa," kata Prasetyo Hadi.

Meskipun proses penataan ulang berjalan, pemerintah memastikan distribusi makanan kepada para penerima manfaat tidak akan terganggu dan dapur yang ada diminta tetap beroperasi.

"Kita target satu bulan ini harus selesai. Yang sudah berjalan tetap berjalan, tidak boleh ada gangguan. Catatan-catatan perbaikan tetap harus dilakukan, dan yang sudah baik juga harus terus diawasi supaya kualitasnya terjaga," tegas Prasetyo Hadi.