Mendagri Respons Kasus OTT KPK yang Menjerat Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan tanggapan mengenai fenomena maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti dilansir dari Detikcom pada Kamis (11/6/2026).

Langkah pembinaan terhadap para pemimpin daerah diakui telah dilakukan secara berulang kali oleh pihak Kementerian Dalam Negeri di tengah sorotan publik terhadap integritas pejabat publik.

"Iya, pembinaan udah sering kita lakukan, tapi kan kembali kepada, kepada pribadi masing-masing, ya," kata Tito Karnavian, Mendagri usai rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen Senayan, Jakarta.

Dalam rapat kerja tersebut, muncul sebuah usulan formal mengenai penambahan fasilitas dan sokongan dana operasional bagi para kepala daerah guna mencegah potensi tindak pidana korupsi.

"Tadi memang ada juga usulan supaya memberikan dukungan dana operasional untuk kepala daerah. Itu good idea pendapat saya, ya. Tapi ya, supaya nggak ke mana-mana, kan? Tapi apakah bisa menjamin? Pertanyaannya gitu," ujar Tito Karnavian, Mendagri.

Formulasi lain yang sempat dipikirkan oleh mantan Kapolri tersebut adalah pemberian insentif yang dikalkulasikan langsung dari persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

"Saya pernah juga punya ide sebetulnya, kepala daerah bisa mendapatkan persentase dari PAD. Kenapa? Kalau, kalau dia PAD-nya makin tinggi, maka dia kepala daerahnya makin aktif, kreatif untuk mencari anggaran sendiri tanpa memberatkan rakyat, ya, nggak ada salahnya kalau seandainya mereka diberikan insentif, hasil kerjanya mereka, gitu. Karena itu, itu akan, PAD-nya akan bertambah, kan," tutur Tito Karnavian, Mendagri.

Skema pemberian insentif berbasis kinerja tersebut dinilai dapat menjadi stimulan positif bagi motivasi kerja dan inovasi para kepala daerah dalam memimpin wilayah mereka.

"Tapi kalau nggak ada insentifnya, ya mungkin mereka kreativitasnya jadi, jadi nggak semangat gitu lho, kurang semangat untuk mendapatkan PAD," imbuh Tito Karnavian, Mendagri.

Berdasarkan catatan penegakan hukum, sejumlah pejabat tinggi daerah tercatat ditangkap dalam operasi senyap KPK sejak dilantik pada Februari 2025, dengan kasus paling mutakhir menjerat Bupati Muara Enim Edison.