Yenny Wahid Terpilih Menjadi Ketua Umum KOWANI Melalui KLB Jakarta

Yenny Wahid resmi terpilih sebagai Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) periode baru melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Gedung The Tribrata, Jakarta, pada Rabu (3/6/2026). Dilansir dari Detikcom, pemilihan ini berjalan sah sesuai ketentuan AD/ART organisasi.

Mekanisme pemungutan suara dalam forum tersebut berhasil memenuhi kuorum konstitusional. Yenny Wahid mengantongi dukungan dari lebih dua pertiga anggota aktif KOWANI yang memiliki hak suara penuh, sehingga hasil pemilihan dinilai legitimate.

"Ini bukan kemenangan satu orang. Ini kemenangan seluruh perempuan Indonesia yang tidak mau melihat rumah besar mereka runtuh. KOWANI adalah amanah, dan di abad kedua ini, amanah itu akan kami emban dengan lebih kuat, lebih luas, dan lebih inklusi," ujar Yenny Wahid, Ketua Umum KOWANI.

Kepengurusan baru di bawah kepemimpinannya mengusung lima misi utama untuk membawa transformasi bagi organisasi. Fokus pertamanya mencakup rekonsiliasi internal demi memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan asas kebersamaan berjalan optimal.

"Tidak boleh ada yang merasa ditinggalkan. Tidak boleh ada yang merasa tidak didengar," tegas Yenny Wahid, Ketua Umum KOWANI.

Selain tata kelola, misi KOWANI ke depan akan berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan digital dan akses pembiayaan. Isu perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, pengembangan kepemimpinan generasi muda, serta penguatan diplomasi internasional di ECOSOC PBB juga menjadi pilar prioritas kerja.

Pelaksanaan KLB ini dilatarbelakangi oleh krisis manajerial dan penyimpangan yang keluar dari koridor AD/ART organisasi. Sebelum kongres digelar, Kementerian Hukum RI telah mengklarifikasi keabsahan hukum 19 anggota Dewan Pimpinan yang menginisiasi forum luar biasa ini.

Upaya mediasi sebelumnya telah dilakukan sebanyak lima kali oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) atas dorongan organisasi pendiri seperti Perempuan Taman Siswa, Wanita Katolik RI, dan PP Aisyiyah. Namun, jalan dialog menemui jalan buntu karena ketidakhadiran ketua umum terdahulu.