Wamendagri Ribka Haluk Dorong Percepatan Infrastruktur Papua Tengah

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Daerah Otonom Baru Papua Tengah melalui sokongan dana pemerintah pusat. Langkah ini disampaikan saat meninjau Kawasan Pembangunan Pusat Pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah pada Rabu, 3 Juni 2026, dilansir dari Detikcom.

Kebijakan pemekaran wilayah di Papua ini merupakan wujud komitmen pemerintah demi mendekatkan pelayanan publik. Selain itu, langkah tersebut bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.

"Memang negara memberikan kebijakan khusus untuk Papua dan DOB dengan kehati-hatian," kata Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Perangkat pemerintahan kini telah terbentuk dan mulai berjalan demi mengawal implementasi regulasi pembentukan DOB. Kendati demikian, sektor infrastruktur fisik masih menjadi prioritas utama yang harus segera digenjot oleh pemerintah.

"Kami lagi dorong supaya bagaimana pembiayaan pembangunan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," ungkap Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas menjadi alasan dibutuhkannya bantuan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, koordinasi intensif dengan kementerian dan lembaga terkait terus berjalan demi memastikan proyek sarana prasarana rampung sesuai target.

Pemerintah juga mempersiapkan pemenuhan kebutuhan dasar lain seperti akses jalan, air bersih, dan fasilitas penunjang guna mengoptimalkan pelayanan masyarakat.

"Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah berharap pembangunan DOB di Papua Tengah dapat berjalan lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah Papua," kata Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.