Wamendagri Minta Pemda Riau Percepat Pembentukan Desa Siaga TBC

Kementerian Dalam Negeri mendorong seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Riau untuk merampungkan pembentukan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis. Langkah ini dinilai strategis guna mempercepat penemuan kasus, pendampingan pasien, serta edukasi masyarakat, sebagaimana dilansir dari Detikcom pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan hal tersebut dalam Dialog Interaktif dan Koordinasi Penanggulangan TBC di RSUD Arifin Achmad, Kota Pekanbaru, Riau. Capaian pembentukan Desa Siaga TBC di wilayah tersebut tercatat masih rendah, yakni baru terbentuk dua desa atau sekitar 0,11 persen dari total desa dan kelurahan.

Wiyagus menegaskan pentingnya komitmen dari para kepala daerah serta koordinasi lintas sektor demi mengejar target pengendalian TBC hingga ke tingkat paling bawah.

"Mungkin nanti dalam kesempatan tertentu saya juga akan zoom dengan para bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Riau untuk meyakinkan bahwa pembentukan Desa Siaga ini benar-benar akan memberikan kontribusi terhadap penanggulangan tuberkulosis," kata Wiyagus, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Guna memastikan program berjalan efektif, Wiyagus menginstruksikan aparatur pemerintah daerah tingkat kecamatan dan desa untuk segera bertindak secara nyata di lapangan.

"Di sini ada Pak Camat yang mendengar langsung tentang data dan juga apa yang saya arahkan hari ini. Segera bentuk, Pak," kata Wiyagus, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Keberhasilan penanganan penyakit ini diakui sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dinas kesehatan, serta pemangku kepentingan. Upaya nyata tersebut mencakup pencarian kasus aktif, pendampingan pengobatan pasien hingga tuntas, hingga peningkatan kesadaran warga mengenai bahaya TBC.

"Kalau itu sudah dilaksanakan, insyaallah apa yang kita inginkan semuanya akan bisa berjalan dengan baik," kata Wiyagus, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Kegiatan koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, Pelaksana Tugas Gubernur Riau S.F. Hariyanto, anggota Komisi IX DPR RI Maharani, serta Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar.