Wamendagri Minta BPS Libatkan Orang Asli Papua dalam Sensus Ekonomi

Wakil Menteri Dalam Negeri RI Ribka Haluk mendorong Badan Pusat Statistik untuk melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua sebagai petugas pendataan lapangan Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua pada Senin (6/7/2026). Langkah dengan pendekatan aspek sosial dan budaya ini dinilai akan mempermudah pengumpulan data di wilayah geografis yang kompleks, seperti dilansir dari Detikcom. "Pada saat rekrutmen SDM untuk mengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan," ujar Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri RI dalam rapat virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta.

Ribka menjelaskan bahwa keberhasilan agenda nasional ini memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta kolaborasi erat bersama gubernur, bupati, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Tanah Papua.

Selain itu, strategi jemput bola seperti metode Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disarankan untuk menjangkau masyarakat di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Akurasi data hasil sensus tersebut sangat krusial karena menjadi basis penyusunan kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran Dana Otonomi Khusus serta Dana Alokasi Khusus.

"Kalau kita masih seperti ini, kemudian dari tahun sekian sampai sekian data Papua masih miskin terus padahal intervensi program ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yang akan tergambar di publik itu seolah-olah pemerintah Indonesia tidak ada intervensi," tegas Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri RI terkait pentingnya pembaruan data yang objektif. Kementerian Dalam Negeri berkomitmen memberikan dukungan teknis dan memperkuat koordinasi lintas sektor demi mewujudkan produk data yang berkualitas.

"Saya bersama dengan teman-teman dari tim teknis Ibu (dari) Ditjen Dukcapil dan juga dari Bangda (Ditjen Bina Pembangunan Daerah) akan selalu dan siap untuk mendukung kapan saja sampai dengan kita bisa menghasilkan produk penyediaan data sesuai sensus yang dibutuhkan untuk 2026," kata Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri RI. Rapat koordinasi virtual mengenai persiapan sensus ini juga dihadiri oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti beserta jajaran pejabat teras BPS lainnya.