Donald Trump Ancam Tambah Tarif Impor Kanada Akibat Asap Kebakaran

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan menambah tarif impor terhadap Kanada akibat polusi asap kebakaran hutan yang menyelimuti sebagian besar wilayah Midwest dan Pantai Timur AS, seperti dilansir dari Detik Finance pada Sabtu (18/7/2026).

Tudingan tersebut disampaikan oleh Trump karena menilai pemerintah Kanada telah gagal mengelola hutan serta semak belukar. Akibat kegagalan pengelolaan tersebut, asap kebakaran terus bergerak mencemari wilayah udara di Amerika Serikat.

"Kami meminta pertanggungjawaban Kanada karena tidak mengelola hutan dan semak belukarnya dengan baik. Amerika Serikat terus diserbu udara yang kotor, tercemar, dan tidak sehat. Kualitas udaranya berbahaya dan sama sekali tidak dapat diterima," tulis Trump.

Dampak dari polusi kabut asap ini menyebabkan lebih dari 100 juta penduduk di 18 negara bagian serta District of Columbia kini berada di bawah peringatan kualitas udara. Sebaran kualitas udara kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya tersebut membentang dari timur laut Minnesota hingga tenggara Virginia.

Donald Trump juga berencana menghubungi Perdana Menteri Kanada Mark Carney untuk meminta kejelasan mengenai langkah penanganan yang akan diambil. Trump berpendapat bahwa kebakaran hutan tahunan yang terus berulang ini merupakan wujud kelalaian yang disengaja dan memicu kerugian miliaran dolar bagi pihak AS.

"Biaya akibat polusi ini harus ditambahkan ke tarif yang saat ini dibayarkan Kanada," tegas Trump.

Ketegangan ini memperkeruh hubungan dagang kedua negara yang sebelumnya sudah memanas setelah Mahkamah Agung AS membatasi penggunaan kewenangan darurat untuk mengenakan tarif. Pemerintahan Trump kemudian mencari dasar hukum lain agar tetap dapat menerapkan kebijakan tarif tersebut.

Selama ini Kanada kerap menjadi sasaran kritik Trump atas tuduhan praktik perdagangan kayu yang tidak adil serta pencurian lapangan kerja industri otomotif AS. Meski banyak produk Kanada sempat dilindungi perjanjian USMCA yang dinegosiasikan Trump pada periode pertamanya, pemerintahan Trump awal bulan ini memutuskan tidak memperpanjang perjanjian tersebut dalam bentuk yang berlaku saat ini.