Timbunan Sampah di Guinea Runtuh dan Menewaskan 30 Orang

Longsor tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) kawasan Dar-es-salam, Distrik Bbessia, Conakry, Guinea, menimbun permukiman warga pada Minggu (23/8) pukul 02.00 dini hari waktu setempat. Bencana yang terjadi di tengah guyuran hujan lebat tersebut menewaskan 30 orang dan menyebabkan enam warga luka parah, dilansir dari Detikcom.

Pemerintah setempat mengerahkan alat berat ekskavator dan personel penyelamat di lokasi reruntuhan untuk mencari korban tertimbun. Perdana Menteri Guinea Amadou Oury Bah memantau langsung operasi evakuasi yang disaksikan oleh kerumunan warga di lokasi kejadian.

"Sumber daya manusia dan peralatan yang signifikan telah dikerahkan untuk mencari orang-orang yang mungkin masih terkubur, menyelamatkan para korban, dan mengevakuasi jenazah," tulis pernyataan pemerintah setempat.

"Langkah-langkah telah diambil untuk memastikan perawatan medis bagi korban luka dan memberikan bantuan bagi mereka yang terdampak tragedi ini," demikian bunyi pernyataan pemerintah.

Sebelum angka resmi diumumkan, tokoh masyarakat setempat Lancine Sylla sempat menyampaikan rasa khawatirnya terkait banyaknya korban jiwa akibat insiden tersebut.

"Kami telah mengevakuasi 18 jenazah yang kemudian dibawa ke kamar jenazah," ujar Sylla kepada AFP.

Mantan perdana menteri sekaligus tokoh oposisi Guinea, Cellou Dalein Diallo, mengekspresikan duka mendalam atas musibah tersebut. Ia menyoroti penutupan TPA yang sebenarnya sudah dijadwalkan pada hari terjadinya bencana.

"Tragedi ini semakin memprihatinkan karena penutupan tempat pembuangan sampah tersebut sebenarnya telah dijadwalkan pada hari Minggu ini, 23 Agustus," tulis Diallo di Facebook.

"Kini giliran pihak berwenang yang berwenang untuk mengungkap, dengan transparansi penuh, situasi yang menyebabkan bencana ini dan mengambil kesimpulan yang diperlukan," tambahnya dalam pernyataan yang diunggah sebelum jumlah korban jiwa dirilis.

Pemerintah Guinea, di bawah kepemimpinan Presiden Jenderal Mamadi Doumbouya yang memegang kekuasaan sejak kudeta 2021 dan terpilih pada Desember 2025, sebelumnya telah menginstruksikan pengosongan permukiman sekitar TPA karena risiko keruntuhan.