Tifatul Sembiring Usulkan Konsep Ekonomi Utara Dorong Pertumbuhan Nasional

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) MPR RI Tifatul Sembiring mengajukan konsep 'Ekonomi Utara' sebagai strategi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dalam acara Lokakarya Akademik F-PKS MPR RI Tahun 2026 di Batam, Kepulauan Riau, Senin (15/6/2026).

Gagasan tersebut dihadirkan guna menggeser dominasi perhatian pemerintah yang dinilai masih terlalu bertumpu pada kawasan Selatan, seperti dilansir dari Detikcom.

"Kenapa Bali melulu? Bali itu sudah penuh, Bali itu sudah maju sendiri, bahkan sudah over tourist," ujar Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Kawasan Utara dinilai memiliki potensi pasar yang jauh lebih besar dengan total populasi melebihi 3 miliar jiwa dari negara-negara seperti China, India, ASEAN, Jepang, Korea, dan Rusia.

"Bagaimana dengan wilayah-wilayah Indonesia yang lain? Mengapa tidak dikembangkan," sambung Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Kekuatan ekonomi di wilayah tersebut diperkuat oleh PDB China yang mencapai US$ 19,6 triliun dan cadangan devisa sebesar US$ 3.358 pada Desember 2025.

"Bayangkan potensi manusia di Utara. China saja sekitar 1,43 miliar jiwa, India sekitar 1,45 miliar jiwa, ASEAN lebih dari 600 juta penduduk, belum lagi Jepang, Korea, Rusia, dan negara-negara lainnya," kata Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Ia mencatat beberapa wilayah potensial di utara Indonesia meliputi Aceh, Sumatera Utara, Kepri, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, hingga Papua.

"Jumlah manusianya saja lebih dari 3 miliar. Belum lagi size (kapasitas) ekonomi Utara. PDB (Produk Domestik Bruto), dan lain-lain," sambung Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Secara khusus, Tifatul menyoroti letak strategis Karimun yang berada di dekat Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional terpadat.

"Di sini ada Selat Malaka yang sangat strategis. Selat Malaka selama ini Singapura yang mengambil keuntungan lebih banyak dari kapal-kapal yang lewat," jelas Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Arus peti kemas Pelabuhan Batu Ampar di Batam saat ini tercatat masih berada di bawah 1 juta TEU per tahun.

"Arus peti kemas Singapura pada 2024 saja mencapai 41,12 juta TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) dalam satu tahun, karena Selat Hormuz ditutup, maka sekarang naik lagi ke 65 juta TEU. 1 TEU setara dengan 1 kontainer ukuran 20 kaki," sambung Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Pengembangan konektivitas transportasi di kawasan utara diyakini akan menarik kunjungan wisatawan ke destinasi alam unggulan setempat.

"Bandingkan dengan Batu Ampar di Batam yang hanya sekitar 797 ribu TEU setahun, belum sampai 1 juta TEU. Mereka berlipat-lipat," ujar Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Destinasi seperti Danau Toba, Sabang, Bunaken, hingga Raja Ampat disebut memiliki keindahan yang tidak kalah bersaing.

"Padahal Singapura negaranya kecil, tetapi bisa memanfaatkan jalur strategis ini," lanjut Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Kepulauan Riau, khususnya Batam dan Karimun, memegang peran penting sebagai pintu gerbang utama di sisi utara nusantara.

"Kalau koneksi transportasinya bagus, tentu orang akan berbondong-bondong datang. Dari sisi keindahan alam, daerah-daerah Utara tidak kalah cantik," kata Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Tifatul menyarankan agar pembangunan sektor pariwisata, kuliner, dan perhotelan di Karimun diprioritaskan demi percepatan dampak ekonomi.

"Ada Danau Toba, ada Sabang, pantai-pantai di Aceh seperti Lhoknga, Danau Singkarak, Danau Maninjau, Bunaken, Raja Ampat, dan Maluku Utara," imbuh Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Langkah ini penting untuk mengejar ketertinggalan perolehan devisa pariwisata Indonesia dari negara tetangga seperti Malaysia.

"Kepulauan Riau ini pintu gerbang utara. Batam hanya sekitar 40 menit dari Singapura," kata Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Karimun diharapkan dapat mengoptimalkan pemasaran digital serta pengembangan desa wisata yang didukung kebijakan anggaran pusat.

"Di sampingnya ada Karimun yang juga strategis dan lebih dekat ke Selat Malaka. Karimun bisa mengambil bagian, misalnya untuk peti kemas atau pengisian bahan bakar kapal-kapal yang melintas," tambahnya Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Infrastruktur pelabuhan setempat didorong agar segera dibenahi demi menciptakan perputaran uang secara langsung melalui kunjungan publik.

"Fokuslah pada sektor yang bisa cepat meningkatkan ekonomi Karimun, terutama pariwisata, kuliner, hotel, hiburan, transportasi, dan konektivitas. Di mana banyak orang datang, di situ ada uang yang berputar," ujar Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

PKS berkomitmen menyuarakan penyesuaian regulasi bagi hasil pariwisata daerah ke tingkat pusat agar tidak berjalan secara biasa saja.

"Karimun harus punya sesuatu yang bisa dipasarkan secara digital, punya kuliner khas, kawasan menarik, desa wisata, yang bisa dipasarkan. Kalau ada yang perlu diperjuangkan ke pusat, termasuk bagi hasil dan pembangunan pelabuhan, akan kami suarakan. Harus ada perubahan kebijakan, jangan business as usual," sambung Tifatul Sembiring, Ketua Fraksi PKS MPR RI.

Merespons gagasan tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menekankan pentingnya posisi wilayahnya yang memiliki ribuan pulau dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka.

"Selat Malaka adalah jalur ekonomi dunia, salah satu dari 10 checkpoint dunia, setiap tahunnya dilalui sekitar 80 ribu kapal dan 70 juta kontainer. Kepri harus mampu mengambil manfaat lebih besar dari arus perdagangan internasional tersebut," tegas Ansar Ahmad, Gubernur Kepri.

Pemerintah Provinsi Kepri saat ini tengah memaparkan rencana investasi strategis melalui beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) digital, maritim, dan kesehatan.

"Kami mohon dukungan agar peta jalan transformasi ekonomi Kepri ini dapat berjalan optimal. Kepri harus mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di gerbang utara Indonesia," sambung Ansar Ahmad, Gubernur Kepri.

Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menambahkan bahwa agenda pembangunan daerah ini harus selaras dengan nilai Empat Pilar MPR RI.

"Negara demokrasi harus berjalan beriringan dengan negara hukum. Demokrasi yang kuat harus diisi oleh sumber daya manusia yang unggul, berintegritas, dan berkarakter baik," tegas Almuzzammil Yusuf, Presiden PKS.

Bupati Karimun Ing Iskandarsyah turut menyuarakan perlunya perubahan paradigma pembangunan wilayah perbatasan dari sekadar aspek keamanan menjadi pusat industri.

"Karimun ini daerah strategis. Orientasinya jangan hanya keamanan, tetapi juga harus dibangun sebagai kawasan perdagangan dan industri" tegas Ing Iskandarsyah, Bupati Karimun.

Kendala operasional pelabuhan lokal ikut diungkapkan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut Pemprov Kepri Azis Kasim Djou yang menilai aturan teknis saat ini masih terlalu kaku.

"Persoalannya antara lain karena daerah tidak dilibatkan sebagai pemrakarsa, pengelolaan area masih minim fasilitas, standar teknis terlalu ketat dan kaku, kurang berorientasi melayani pasar, tidak ada pemasaran yang terencana, serta sangat lambat dalam pengambilan keputusan," ujar Azis Kasim Djou, Kepala Bidang Perhubungan Laut Pemprov Kepri.

Pemerintah daerah mengharapkan adanya pembagian wewenang yang lebih jelas dari pusat untuk mengelola area labuh jangkar.

"Daerah harus dilibatkan sebagai pemrakarsa. Perlu desain organ penyelenggara pelabuhan dengan memberi peran kepada bupati atau wali kota sebagai kepala otoritas pelabuhan, serta Gubernur Kepulauan Riau sebagai kepala otoritas area labuh jangkar," tegas Azis Kasim Djou, Kepala Bidang Perhubungan Laut Pemprov Kepri.

Sebagai langkah penguatan, Wakil Kepala BP Kawasan Karimun Iwan Setiawan menjelaskan fasilitas Free Trade Zone (FTZ) telah berjalan sejak 2007 untuk mendukung logistik maritim.

"Selain itu, perlu ditetapkan bagi hasil pengelolaan kepelabuhanan agar ada semangat kolaborasi yang optimal," sambung Azis Kasim Djou, Kepala Bidang Perhubungan Laut Pemprov Kepri.