Sidang Pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte Resmi Dimulai

Proses hukum pemakzulan terhadap Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, telah resmi bergulir pada Senin (06/07). Langkah konstitusional ini menjadi pertaruhan besar bagi rencana politiknya untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2028 mendatang, seperti dilansir dari Detikcom.

Jika dalam persidangan ini ia dinyatakan bersalah, Duterte akan menerima sanksi berat berupa larangan permanen untuk menduduki jabatan publik. Perempuan berusia 48 tahun yang juga putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte ini didakwa atas kasus dugaan korupsi serta ancaman pembunuhan secara terbuka yang diarahkan kepada Presiden Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Kasus ini mencatatkan sejarah baru karena Sara merupakan wakil presiden aktif pertama di Filipina yang harus menghadapi pengadilan pemakzulan. Situasi ini sekaligus mempertegas pecahnya aliansi politik antara kubu Marcos dan Duterte yang sebelumnya memenangkan pemilu 2022 lewat kemenangan mutlak.

Untuk dapat menjatuhkan vonis bersalah dan memakzulkan Duterte, diperlukan dukungan minimal dari 16 senator dari total 24 anggota Senat yang bertindak sebagai hakim. Namun, konstelasi politik di Senat Filipina saat ini sangat dinamis dan sulit diprediksi akibat perpecahan yang tajam.

Ketidakpastian ini tecermin dari dinamika internal Senat yang telah mengalami pergantian kepemimpinan hingga empat kali sepanjang tahun ini. Perubahan kepemimpinan yang kerap diistilahkan oleh media lokal sebagai "kudeta" tersebut selalu dipicu oleh pembelotan suara dari sejumlah kecil senator.

Kondisi politik semakin rumit setelah dua senator yang dikenal sebagai sekutu dekat Duterte ditangkap dalam beberapa pekan terakhir. Ditambah lagi, satu senator lainnya saat ini tengah melarikan diri dari kejaran Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), sehingga kejelasan hak suara mereka secara in absentia masih dipertanyakan.

Adu Argumen Jaksa Penuntut dan Pengacara

Dugaan penyelewengan dana jutaan dolar sewaktu menjabat sebagai Menteri Pendidikan menjadi dasar dari dakwaan korupsi yang dihadapi Duterte. Ia menolak membeberkan rincian penggunaan anggaran tersebut dengan alasan kerahasiaan negara.

Dalam sidang perdana, perwakilan jaksa penuntut dari anggota kongres, Gerville Luistro, menyampaikan argumen pembukanya secara tegas di hadapan majelis hakim Senat.

"Jika seorang bendahara desa kecil tidak bisa menjelaskan hilangnya dana, dia akan diperiksa. Jika seorang kepala sekolah menyia-nyiakan dana publik, bahkan jika itu hanya sebesar 5.000 peso [Rp1,46 juta], dia akan dihukum. Jika rakyat biasa dituntut untuk bertanggung jawab, mengapa tidak dengan pejabat pemerintah yang paling berkuasa?" katanya.

Di sisi lain, pengacara Wakil Presiden, Sheila Sison, menilai proses hukum ini sarat akan kepentingan politik praktis untuk menyingkirkan kliennya dari pemerintahan.

"Sangat jelas tujuan [dari persidangan ini] adalah untuk mendepak dirinya." ujar Sison.

Sison juga mengingatkan bahwa Sara Duterte mengantongi 32 juta suara pada pemilu 2022, angka yang melebihi perolehan suara milik Presiden Marcos maupun anggota kongres yang terlibat dalam pemakzulan. Sara Duterte sendiri memilih tidak hadir dalam persidangan tersebut.

Pengamanan Ketat dan Eskalasi Ketegangan

Persidangan hari pertama diwarnai dengan pengamanan super ketat dari ribuan personel kepolisian bersenjata antihuru-hara di luar gedung Senat di Metro Manila. Langkah antisipasi ini diambil guna mencegah bentrokan antarpendukung dari kedua kubu yang berdemonstrasi di luar area.

Senat menjadwalkan waktu maksimal selama 92 hari untuk menyelesaikan seluruh rangkaian persidangan pemakzulan ini. Ketegangan politik ini sebenarnya telah bereskalasi sejak beberapa bulan sebelum sidang dimulai.

Pada Mei lalu, insiden penembakan sempat dilaporkan terjadi di gedung Senat menyusul penunjukan Alan Peter Cayetano sebagai Presiden Senat yang dibantu oleh Bato dela Rosa. Dela Rosa, mantan kepala polisi era Rodrigo Duterte, kini berstatus buron ICC dan posisinya digantikan oleh Cayetano yang kemudian dicopot kembali pada Juni.

Eskalasi berlanjut minggu lalu saat otoritas hukum menggugat senator sekutu Duterte lainnya, Rodante Marcoleta, atas kasus penjarahan dana. Marcoleta akhirnya menyerahkan diri ke petugas pada Senin (06/07) pagi sebelum sidang dimulai.

Tanggapan Tertulis Duterte dan Sikap Presiden Marcos

Melalui pernyataan resmi di akun Facebook miliknya, Sara Duterte menegaskan sikapnya terkait ketidakhadirannya di ruang sidang Senat.

"Beban pembuktian tetap berada di tangan jaksa penuntut" kata Sara Duterte.

Ia juga menambahkan bahwa opini Presiden Marcos mengenai pemakzulannya "tidaklah penting".

Sementara itu, pihak istana kepresidenan menyatakan bahwa Presiden Ferdinand Marcos Jr. fokus menjalankan tugas negara dan sedang berada dalam agenda kunjungan resmi ke Kanada.

"Beliau tidak akan sekadar duduk diam dan menyaksikan sidang pemakzulan itu," ujar pejabat pers presiden, Claire Castro.

Sebelumnya di Vancouver, Marcos sempat melontarkan pandangannya bahwa jika berada di posisi sang wakil presiden, dirinya akan memilih hadir langsung untuk menjawab dakwaan.

Merespons hal tersebut, Duterte menilai langkah hukumnya sudah tepat dan sah secara aturan.

"Memilih untuk diwakili oleh penasihat hukum daripada memberikan kesaksian secara langsung tidak mengurangi akuntabilitas ataupun mengindikasikan kurangnya transparansi" kata Duterte.