Satgas PRR Percepat KUR Kuatkan Pemulihan UMKM Pascabencana Sumatera

Pemerintah menyiapkan rangkaian program percepatan untuk membangkitkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Langkah ini diambil agar para pelaku usaha dapat segera kembali produktif, seperti dikutip dari Detikcom.

Strategi pemulihan ekonomi masyarakat pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen ini berfokus pada penguatan akses pembiayaan, perlindungan usaha, hingga penciptaan lapangan kerja. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah RI (UMKM) Maman Abdurrahman menjelaskan bahwa pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi UMKM terdampak selama masa pemulihan periode 2026-2028.

Skema dukungan tersebut meliputi pemberian grace period bagi debitur baru, penyederhanaan syarat pengajuan pembiayaan, serta relaksasi agunan tambahan. Selain itu, terdapat pula kelonggaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan hingga keringanan suku bunga.

Kemudahan ini disiapkan agar pelaku usaha yang terdampak bencana tidak kehilangan akses permodalan dan dapat mempercepat aktivitas ekonomi mereka.

"Ini untuk memastikan mekanisme penyaluran kemudahan KUR dapat berjalan secara cepat dan tepat sasaran," kata Maman dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan Maman saat memimpin Rapat Koordinasi Penyaluran KUR Pascabencana Sumatera di Medan. Program dukungan jangka panjang tersebut telah diintegrasikan ke dalam dokumen Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Reconstruction Pascabencana Sumatera, khusus pada fokus strategi pemulihan sektor UMKM, koperasi, dan ketenagakerjaan.

Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitas dan Rekonstruksi (Kasatgas PRR) Pascabencana Sumatera Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Renduk menjadi acuan utama pemerintah dalam mengawal proses pemulihan permanen di wilayah terdampak selama tiga tahun ke depan.

"Sekarang proses menuju pemulihan permanen atau rehab-rekon. Kuncinya adalah Renduk yang direkap dari kabupaten, kota, provinsi terdampak, serta kementerian/lembaga," jelas Tito.

"Dokumen ini kemudian disandingkan oleh Bappenas dan dikawal oleh Satgas PRR," sambungnya.

Pemerintah terus mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tiga wilayah terdampak sebagai implementasi program. Data Satgas PRR per 30 Mei 2026 mencatat penyaluran KUR telah menjangkau 193.703 debitur dengan total outstanding mencapai Rp 11,22 triliun.

Realisasi penyaluran terbesar berada di Aceh dengan 121.984 debitur dan outstanding Rp7,15 triliun. Selanjutnya, Sumatera Utara mencatatkan 44.049 debitur dengan outstanding Rp2,43 triliun, serta Sumatera Barat dengan 27.670 debitur dan outstanding Rp1,64 triliun.