Said Iqbal Selidiki PHK Massal Tokopedia dan TikTok

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menjadwalkan pertemuan langsung dengan manajemen serta perwakilan pekerja Tokopedia dan TikTok guna menindaklanjuti kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, seperti dilansir dari Detik Finance pada Sabtu (4/7/2026).

Langkah peninjauan lapangan ini diambil demi mengumpulkan fakta secara menyeluruh sebelum pemerintah menentukan kebijakan lanjutan. Said Iqbal mengonfirmasi adanya rencana kolaborasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk membedah akar permasalahan di sektor ekonomi digital tersebut.

"Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi," kata Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Karakteristik unik industri berbasis platform dinilai memerlukan penanganan komprehensif yang berbeda dari sektor manufaktur konvensional. Penjajakan langsung ke lapangan menjadi prioritas utama tim penasihat presiden saat ini.

"Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan. Saya akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar diketahui secara jelas akar persoalannya," ujar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Penegasan regulasi juga menjadi sorotan utama dalam agenda pendalaman ini. Pemerintah berkomitmen mengambil tindakan legal formal jika terbukti ada aturan hukum yang dilanggar oleh pihak manajemen.

"Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi," tegas Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Di sisi lain, perimbangan terhadap situasi internal perusahaan tetap menjadi perhatian eksekutif. Dialog konstruktif tiga arah akan diutamakan apabila badai PHK dipicu oleh pergeseran model bisnis, tekanan pasar, atau kerugian finansial.

"Tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama. Kalau masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha," jelas Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Skema mediasi langsung di lapangan diklaim efektif berdasarkan rekam jejak penanganan hubungan industrial sebelumnya. Intervensi pemerintah tercatat pernah menyelamatkan ribuan tenaga kerja dari hilangnya mata pencaharian.

"Pengalaman kami menunjukkan bahwa dialog yang difasilitasi pemerintah dapat menghasilkan solusi yang baik. Dalam salah satu kasus, sekitar 4.000 pekerja berhasil diselamatkan dari ancaman PHK melalui pendekatan tersebut. Karena itu, pendekatan yang sama akan kami lakukan terhadap persoalan di sektor ekonomi digital," ujar Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Koordinasi intensif bersama Kementerian Ketenagakerjaan kini sedang dimatangkan untuk merealisasikan pertemuan berkala dalam waktu dekat. Seluruh prosedur penyelesaian tetap mengacu pada instruksi kepala negara mengenai perlindungan pekerja dan pemeliharaan iklim investasi.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus hadir untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat. Prinsipnya sederhana, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta, melalui dialog, dan dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku," tutup Said Iqbal, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.