Rupiah Melemah ke Rp17.841 per Dolar AS Jelang Hasil RDG Bank Indonesia

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah hingga menyentuh posisi Rp17.841 per dolar AS pada perdagangan Selasa (18/8/2026) pagi. Pergerakan mata uang Garuda ini terjadi di tengah penantian para pelaku pasar terhadap hasil Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Data perdagangan menunjukkan rupiah terkoreksi 43 poin atau 0,24 persen dibandingkan posisi penutupan sebelumnya. Pada awal pembukaan pasar valuta asing setelah libur nasional, mata uang Indonesia sempat dibuka terdepresiasi tipis di level Rp17.830 per dolar AS sebelum melanjutkan pelemahan.

Tekanan terhadap rupiah berlanjut meski indeks dolar AS global tercatat turun ke posisi 99,52. Pelaku pasar domestik saat ini memfokuskan perhatian pada keputusan BI-Rate yang diperkirakan tetap ditahan di level 5,75 persen.

"Perhatian utama tertuju pada arah kebijakan BI-Rate yang diperkirakan tetap di level 5,75 persen," ujar Muhammad Amru Syifa, Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange.

Meskipun sentimen internal tergolong positif, dinamika harga energi internasional dan kondisi geopolitik diperkirakan masih menjadi penahan ruang penguatan rupiah. Amru memproyeksikan pergerakan mata uang domestik berada di kisaran Rp17.750 hingga Rp17.900 per dolar AS dalam jangka pendek.

"Arah pergerakan rupiah akan turut dipengaruhi oleh perkembangan dolar AS dan hasil RDG BI, khususnya terkait sinyal kebijakan yang diberikan untuk menjaga stabilitas nilai tukar," jelasnya.

Dari faktor eksternal, pelemahan mata uang AS dipicu rilis data ekonomi yang melambat. Penjualan ritel AS Juli 2026 terkontraksi 0,6 persen secara bulanan, sementara penciptaan lapangan kerja Nonfarm Payrolls berkurang 23.000, sehingga menurunkan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed pada September menjadi kisaran 30,6 hingga 37 persen.

Melihat kondisi fundamental secara keseluruhan, analis memperkirakan rupiah masih menghadapi tantangan eksternal dalam jangka panjang akibat defisit neraca perdagangan dan tingginya kebutuhan impor energi.

"Ini masih di Rp 18 ribu, Rp17.500-Rp 18.000 sih," ujar Rully Arya Wisnubroto, Head of Research and Chief Economist Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Ia menilai defisit yang dialami Indonesia dalam dua bulan berturut-turut berpotensi memperlemah keseimbangan eksternal, terutama dengan kenaikan harga minyak mentah dan kebutuhan bahan baku impor untuk program pemerintah.

"Kalau kita lihat dua bulan berturut-turut kan mungkin kita trade defisit. Dengan minyaknya juga naik lagi kan. Ini kayaknya untuk external balance kita akan melemah," katanya.

Selain masalah impor, ketahanan daya beli masyarakat juga menjadi sorotan di tengah pembatasan konsumsi energi domestik.

"Cuma kalau dari sisi konsumsi, yang sebenarnya yang kita khawatirkan itu dari Pertalite sih. Kalau Pertalite makin dibatasin, itu mungkin impact ke daya beli masyarakat itu akan lebih rendah lagi," ucap Rully.

Terkait dengan pergantian kepemimpinan di Bank Indonesia, bank sentral diperkirakan akan menerapkan arah kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa bergantung penuh pada instrumen suku bunga.

"Kita lihat mungkin saat ini kebijakannya akan cenderung lebih bias ke pro-growth, kemungkinan dari Bank Indonesianya itu akan mengakomodasi program-program pemerintah, akan mengakomodasi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan lain-lain," kata Rully.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian suku bunga yang terlalu cepat dapat memberi dampak negatif bagi stabilitas nilai tukar.

"Jadi mungkin BI dalam mengeluarkan kebijakannya itu akan lebih ke non-interest rate, jadi di luar interest rate karena mungkin akan berbahaya buat rupiah kalau terlalu cepat," ujarnya.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5,61 persen pada kuartal I-2026 dan 5,45 persen pada semester I-2026. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kemandirian ekonomi menjadi kunci utama saat menghadapi gejolak global.

"Kita harus bisa mandiri, kita tidak boleh tergantung pasokan-pasokan dari luar karena kalau situasi tiba-tiba berubah ke arah yang lebih jelek kita tetap harus survive," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Kepala Negara menegaskan bahwa setiap arus investasi yang masuk harus memberikan dampak nyata bagi tingkat kesejahteraan masyarakat bawah.

"Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita, kebanyakan tidak bermanfaat bagi kita. Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin," tegas Prabowo.