Rencana Sentralisasi Ekspor CPO Indonesia Guncang Pasar Nabati Global

Kebijakan Pemerintah Indonesia yang berencana memusatkan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil melalui lembaga negara memicu kekhawatiran pelaku industri global terkait gangguan pasokan dan lonjakan volatilitas harga komoditas nabati dunia pada Kamis, 21 Mei 2026.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebelumnya mengumumkan bahwa pemerintah akan mewajibkan pengiriman luar negeri untuk komoditas sawit, batu bara, dan feronikel atau ferroalloy dilakukan melalui badan khusus negara demi memperketat kontrol sumber daya alam sekaligus mendongkrak penerimaan negara.

Langkah sentralisasi ini langsung berdampak pada perdagangan dalam negeri di mana harga penawaran tertinggi CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara mengalami penurunan tajam sebesar 5,77 persen menjadi Rp14.500 per kilogram pada Rabu, 20 Mei 2026, dari hari sebelumnya yang mencapai Rp15.388 per kilogram.

Sementara itu, bursa berjangka Malaysia bergerak stagnan di level MYR 4.583 per ton akibat pelaku pasar yang berspekulasi terhadap kebijakan Indonesia serta penurunan volume ekspor Malaysia sebesar 13,9 persen hingga 20,5 persen pada periode 1 hingga 20 Mei 2026.

Di tengah pusaran ketidakpastian regulasi ini, industri sawit Malaysia selaku produsen terbesar kedua dunia juga sedang dihantam krisis peremajaan kebun akibat lonjakan harga pupuk hingga 60 persen dan meroketnya harga diesel pasca-konflik Iran, yang membuat para petani menunda replanting demi mengejar keuntungan jangka pendek dari pohon tua.

Gejolak pasar global ini memancing respons dari berbagai analis dan tokoh asosiasi internasional mengenai dampak jangka panjang dari restrukturisasi perdagangan kelapa sawit tersebut.

"Pasar minyak sawit sedang berupaya menyesuaikan diri dengan kenaikan harga energi yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah," kata Wakil Presiden Patanjali Foods, Aashish Acharya seperti dikutip Reuters.

Aashish Acharya juga menambahkan bahwa regulasi baru dari pihak Jakarta berpotensi menciptakan eskalasi risiko yang lebih tinggi di sektor perdagangan internasional.

"Langkah Indonesia kemungkinan akan menambah lapisan ketidakpastian dan meningkatkan volatilitas di pasar," kata Aashish Acharya.

Kekhawatiran mengenai dominasi kekuatan penentuan harga oleh entitas bentukan negara juga disoroti oleh mantan petinggi asosiasi produsen hilir Malaysia.

“Mekanisme ekspor terpusat dapat melemahkan ekosistem perdagangan berbasis pasar saat ini dengan memusatkan kekuatan penetapan harga dalam entitas yang terkait dengan negara,” ujar mantan Kepala Asosiasi Minyak Sawit Malaysia, M.R. Chandran.

M.R. Chandran menilai pergeseran sistem konvensional ini dapat menguntungkan Kuala Lumpur karena pembeli global diprediksi akan mengalihkan pesanan ke negara dengan regulasi yang jauh lebih konsisten.

“Hal ini dapat meningkatkan ketidakpastian pasar, mengurangi transparansi, dan memperkenalkan pengaruh politik yang lebih besar ke dalam arus perdagangan komersial.” ujar M.R. Chandran.

Kondisi serupa mengundang kekhawatiran dari perwakilan serikat pekerja di dalam negeri terkait pelemahan posisi produsen mandiri berskala kecil.

"Ketika jumlah pembeli menyusut dan akses pasar dikendalikan oleh satu pihak, daya tawar petani secara otomatis menurun," kata Perwakilan Serikat Petani Kelapa Sawit (POPSI), Mansuetus Darto.

Mansuetus Darto menekankan bahwa hilangnya alternatif saluran distribusi komersial akan menempatkan petani pada posisi yang sangat rentan dalam rantai pasok.

"Dalam situasi seperti itu, petani akan semakin menjadi penerima harga." kata Mansuetus Darto.

Di sisi lain, hambatan operasional akibat pembatasan anggaran pembiayaan juga dirasakan oleh asosiasi penanam kelapa sawit di wilayah regional Malaysia Timur.

"Jika mereka tidak melakukan replanting, hasil panen pasti akan terus turun dan ini akan memengaruhi volume produk beberapa tahun ke depan," kata Presiden Sarawak Dayak Oil Palm Planters Association, Napoleon R Ningkos.

Hambatan replanting secara nasional diakui menjadi tantangan berat bagi badan pengurus perkebunan di Malaysia sepanjang tahun operasional berjalan.

"Mengajaga tingkat replanting yang sehat sebesar 3 persen sampai 4 persen di Malaysia tahun ini mungkin akan menjadi tantangan karena ketidakpastian saat ini," ujar Chief Executive Officer Malaysian Palm Oil Association, Roslin Azmy Hassan.