PT Namnam Fashion Industries PHK Massal 178 Buruh di Cimahi

PT Namnam Fashion Industries di Cimahi, Jawa Barat, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 178 pekerja akibat penghentian produksi yang disebabkan penurunan pesanan dan tekanan dari barang impor.

Peristiwa itu terungkap dari video viral yang menunjukkan para buruh menangis dan berpelukan pada hari terakhir mereka bekerja di pabrik tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Asep Jayadi, mengonfirmasi adanya PHK massal dengan total 178 pekerja terdampak. Ia menyebut perusahaan menghadapi kerugian dan rencana perubahan jenis usaha.

Ketua DPC SPSI Kota Cimahi, Pepet Saeful Karim, menyatakan penurunan pesanan mulai terjadi sejak 2019 dan memburuk setelah pandemi Covid-19, yang memaksa perusahaan melakukan efisiensi hingga penghentian produksi.

Sekretaris Jenderal APSyFI, Farhan Aqil Syauqi, mengungkapkan bahwa selain melemahnya permintaan ekspor, masuknya produsen tekstil asal China yang berinvestasi di Indonesia turut menekan industri dalam negeri. Mereka mengisi pasar yang tersisa setelah banyak pabrik nasional tutup.

"Ini fenomena baru satu tahun terakhir, pabrikan China masuk ke dalam negeri untuk investasi. Saat banyak pabrik tutup, mereka mengisi pasar yang tersisa dengan kapasitas produksi cukup besar," ujar Farhan.

Farhan juga menilai kebijakan kuota impor yang longgar memperburuk kondisi industri dengan membanjiri pasar produk impor dan menekan daya saing produk lokal.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan industri padat karya seperti garmen sering berpindah lokasi ke wilayah dengan upah tenaga kerja lebih rendah, seperti Indramayu dan Majalengka.

"Industri padat karya mulai bergeser dari Bandung Raya ke Indramayu dan Majalengka. Para pekerja yang terkena PHK bisa mempertimbangkan pindah ke sana," ujar Dedi.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jabar, Firman Desa, memastikan seluruh hak pekerja seperti pesangon telah dibayarkan dan mendorong pencairan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk membantu masa transisi pengangguran.

Ketua DPD KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, menyebut kondisi industri manufaktur yang tertekan oleh kenaikan dolar, mahalnya bahan baku impor, lemahnya daya beli, serta persaingan produk impor menjadi faktor utama PHK massal di sejumlah pabrik, termasuk di Cimahi dan Subang.

"Bahan baku rata-rata beli pakai dolar, pasar domestik sulit bersaing dengan produk impor, sehingga pabrik mencari solusi dengan mengurangi karyawan," kata Roy.

Disnakertrans Jawa Barat masih berkoordinasi dengan Disnaker Cimahi untuk memastikan status operasional pabrik PT Namnam Fashion Industries.