Pramono Anung Imbau Warga Jakarta Jujur dalam Sensus Ekonomi 2026

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengimbau seluruh warga Jakarta untuk menyampaikan kondisi ekonomi secara jujur saat mengikuti Sensus Ekonomi 2026 di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (13/7/2026). Kejujuran masyarakat dinilai menjadi kunci utama bagi pemerintah agar mendapatkan data yang akurat, seperti dilansir dari Detikcom. Data hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut nantinya digunakan sebagai dasar perumusan berbagai kebijakan publik di wilayah ibu kota.

"Mengimbau bagi warga Jakarta di mana pun, kapan pun yang kemudian disensus, untuk menyampaikan apa adanya. Karena inilah yang menjadi kata kunci di dalam kita untuk mengambil keputusan ke depan," kata Pramono saat pencanangan Sensus Ekonomi 2026.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membutuhkan data riil di lapangan agar program kerja tidak salah sasaran. Oleh karena itu, keterbukaan dari setiap kepala keluarga maupun pelaku usaha sangat diperlukan dalam proses ini.

"Jangan tertutup, lebih baik disampaikan. Susah ya susah, senang ya senang, kaya ya kaya, miskin ya miskin," ujarnya. Pramono menjelaskan bahwa rekam data dari BPS selalu dijadikan acuan krusial dalam rapat-rapat internal pemerintah daerah. Hal tersebut mencakup perencanaan pembangunan hingga pembagian jaminan sosial.

"Bagi saya, data ini adalah referensi yang paling utama untuk mengambil keputusan secara teknokrasi. Maka hampir semua data BPS dalam rapat-rapat di Balai Kota selalu digunakan untuk menjadi referensi di dalam pengambilan keputusan," ungkapnya. Sebagai contoh nyata, penurunan jumlah RW kumuh dari 445 wilayah pada tahun 2017 menjadi 211 wilayah pada tahun 2026 terpantau berdasarkan data lembaga statistik tersebut. Sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial menjadi tiga hal utama yang anggarannya tidak akan dipotong.

Penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk 707 ribu murid serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi 15.900 mahasiswa dipastikan terus berjalan. Pemprov DKI juga bersiap mengucurkan program beasiswa LPDP Jakarta untuk 50 hingga 75 mahasiswa ke luar negeri pada tahun depan. Di sisi lain, jaminan kerahasiaan seluruh informasi yang dikumpulkan dari responden dipastikan tetap aman.

Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa pengumpulan informasi ini murni demi kebutuhan makroekonomi. "Sensus ini adalah untuk kepentingan statistik, bukan dalam rangka untuk kepentingan perpajakan. Jadi sekali lagi rahasia data individu dan pribadi akan kami jaga," ujar Amalia.

Guna mengantisipasi kebocoran data, BPS menggandeng BSSN, Telkom, serta PT Peruri untuk membentengi server penyimpanan. Adapun capaian pengumpulan data di area Jakarta hingga 13 Juli dilaporkan telah menembus angka 45,17 persen, dengan target rampung pada 31 Agustus 2026.