Pramono Anung Sambut Kajian Kemenkeu Soal Obligasi Daerah DKI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyambut baik rencana Kementerian Keuangan yang bakal mengkaji penerbitan obligasi daerah DKI Jakarta. Keterangan tersebut disampaikan Pramono di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 29 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Penerbitan obligasi daerah sebelumnya diusulkan oleh Pramono sebagai opsi pembiayaan pembangunan di Jakarta. Langkah pendanaan ini diharapkan mampu menyokong berbagai proyek strategis tanpa harus bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pramono menegaskan bahwa implementasi kebijakan ini tetap membutuhkan restu serta evaluasi mendalam dari pemerintah pusat.

"Kalau dilakukan kajian, kami terima kasih kepada Menteri Keuangan, mohon kajiannya disegerakan," kata Pramono.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi senilai Rp3,5 triliun. Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan urgensi langkah tersebut mengingat Pemprov DKI Jakarta dinilai masih memiliki dana besar yang belum terserap.

Purbaya menilai bahwa struktur keuangan Pemprov DKI Jakarta sejatinya masih berada dalam kondisi aman serta kuat.

"Saya belum tahu, itu buat apa terbitkan obligasi? Kan uangnya banyak, masih berapa triliun itu nggak kepakai," ujar Purbaya pada Kamis, 23 Juli 2026.

Pihak Kementerian Keuangan berencana melakukan pengecekan ulang dan berkoordinasi lebih lanjut dengan Pemprov DKI Jakarta terkait pemanfaatan dana tersebut.

"Kalau kredibel seperti DKI uangnya banyak sebenarnya nggak bahaya. Cuman jadi pertanyaan adalah dia kan uangnya nggak kepakai banyak, buat apa terbitkan bond? Tapi saya nggak tahu, nanti saya cek lagi sama mereka ya," terang Purbaya.