Prabowo Subianto Ungkap Motif Penolakan Implementasi Biodiesel B50

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya penolakan dari berbagai pihak terhadap penerapan kebijakan biodiesel B50 karena keinginan untuk menjaga ketergantungan Indonesia pada impor bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato peresmian lima bendungan yang disiarkan secara daring pada Jumat (10/6/2026).

Penolakan terhadap bahan bakar campuran minyak sawit tersebut dilakukan dengan berbagai alasan teknis. Dilansir dari Detik Finance, penentang kebijakan ini berargumen bahwa penggunaan B50 dapat mengakibatkan kerusakan mesin serta keengganan pabrikan otomotif untuk menyesuaikan suku cadang kendaraan mereka.

"Dulu waktu kita mulai (B50), waduh banyak yang menentang. Dibilang tidak bisa dipakai, nanti mesin rusak, nanti pabrik tidak mau kasih kita mesin, nanti ini, nanti itu. Pokoknya mereka nggak mau kita B50.

Karena dia mau supaya apa itu? Kita impor (solar). Dia mau impor, impor, impor.

Nah di situ dia ambil komisi," kata Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Ketergantungan terhadap impor solar dinilai menguntungkan sekelompok pihak yang memburu rente dari komisi pengadaan luar negeri. Padahal, peluncuran program B50 diproyeksikan mampu menghentikan impor solar sepenuhnya sekaligus menghemat devisa negara dalam jumlah besar.

"Bayangkan kalau itu Rp 170 triliun. Kalau komisinya 20% berapa itu? Rp 34 triliun. Rp 34 triliun dimakan hanya berapa belas orang," beber Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Langkah penghematan anggaran negara tersebut memicu komitmen pemerintah untuk memperketat pengawasan aliran dana publik. Fokus utama kabinet saat ini diarahkan pada pemberantasan praktik penyelewengan di sektor strategis termasuk ketahanan energi.

"Bersama pemerintahan yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan micro-mengurangi, kalau bisa menghabisi korupsi," pungkas Prabowo, Presiden Republik Indonesia.