Prabowo Targetkan Penutupan 800 BUMN Tidak Efisien Akhir Tahun ini

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sekitar 800 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak efisien dan terus mengalami kerugian hingga akhir tahun ini sebagai langkah penghematan anggaran negara, dilansir dari Bloomberg Technoz pada Jumat (10/7/2026).

Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sejauh ini telah melikuidasi sekitar 240 entitas. Jumlah tersebut ditargetkan melonjak menjadi 250 perusahaan pelat merah pada akhir Juli sebelum mencapai target akhir di penghujung Desember 2026.

Langkah pemangkasan ini diklaim mampu memotong pengeluaran negara secara signifikan, terutama dari biaya operasional dan upah petinggi perusahaan. Kebijakan radikal tersebut diambil setelah pemerintah menemukan jumlah entitas BUMN yang membengkak hingga melebihi 1.000 perusahaan.

“Nanti akhir Juli ini akan 250 BUMN kita tutup. Desember 31, 2026 akan tutup jumlahnya 800 BUMN yang tidak efisien, yang tidak pernah untung, yang merugi terus kita tutup,” kata Prabowo saat meresmikan bendungan di Lombok Barat, NTB, Jumat (10/7/2026).

Prabowo menambahkan bahwa langkah efisiensi ini berhasil mengamankan dana negara puluhan triliun rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk biaya overhead dan gaji direksi.

“Dari gaji direksi saja sampai sekarang overhead, dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun. Rp70 triliun sudah kita hemat saudara-saudara," kata Prabowo.

Membengkaknya jumlah badan usaha milik negara dinilai menjadi celah penyelewengan dana publik oleh oknum tertentu.

“Dan itu adalah cara mereka untuk sembunyi, sembunyiin uang negara, sembunyiin uang rakyat," sambungnya.

Di sisi lain, BPI Danantara sebelumnya merilis data performa keuangan sejumlah perusahaan negara untuk periode April 2025 hingga April 2026 yang menunjukkan adanya peningkatan keuntungan pada beberapa entitas.

“Di luar entitas yang ditampilkan, masih terdapat berbagai BUMN lain yang juga mencatatkan perkembangan kinerja positif dan terus menjadi bagian dari agenda transformasi berkelanjutan,” kata Rohan Hafas, Managing Director Stakeholders Management and Communications Danantara Indonesia melalui siaran pers, Kamis (2/7/2026).

Publikasi data ini muncul di tengah sorotan publik terkait keterlambatan BPI Danantara dalam mengeluarkan laporan keuangan konsolidasian lembaga pengelola investasi tersebut.

“Akan disampaikan setelah seluruh proses audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Rohan.

Saat ini, Danantara tercatat telah mengalokasikan investasi strategis untuk memperkuat ekosistem Haji dan Umrah Indonesia di Makkah serta mendanai program pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis energi.