Prabowo Targetkan Bursa Mineral Beroperasi Mulai 1 Januari 2027

Pemerintah menargetkan operasional resmi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dimulai pada 1 Januari 2027 sebagai kelanjutan kebijakan ekspor satu pintu nasional. Dilansir dari Detik Finance, kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Kebijakan ini dirancang untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, mengingat Indonesia telah menjadi produsen utama dunia untuk komoditas seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi, hingga karet, namun penentuan harga pasarnya selama ini dikuasai pihak luar.

Prabowo mengkritik kondisi perdagangan internasional yang dinilai merugikan posisi Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam tersebut.

"Mereka yang tidak punya komoditas ini masa mereka yang menentukan berapa harga komoditas itu. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mengerti dimana diajarkan ilmu ekonomi ini. Kitanya punya barang, orang lain yang menentukan harganya," ujar Prabowo, Presiden Republik Indonesia.

Meskipun menyoroti ketimpangan penentuan harga, pemerintah memastikan pelaksanaan sistem baru ini tetap memperhatikan mekanismis perdagangan global secara transparan. Kehadiran wadah ini di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diproyeksikan bakal menghasilkan harga acuan komoditas ekspor utama atau Indonesia Reference Price.

"Rencana kita dengan dukungan DPR kita rencanakan pada 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Mineral dan Komoditas Strategis," tambah Prabowo.

Guna memastikan pembentukan bursa komoditas berjalan sesuai jadwal, Kepala Negara meminta kepastian regulasi dari legislatif dalam waktu dekat.

"Kami targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera mohon dibahas dengan DPR RI dan mohon diterbitkan paling lambat 17 September 2026," tambahnya.