Prabowo Subianto Soroti Kebijakan Impor Beras Masa Lalu

Presiden Prabowo Subianto mengkritik kebijakan impor beras masa lalu yang dinilai merugikan petani lokal saat memasuki musim panen. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo pada Rabu (24/6/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance. Kritik tersebut berkaca pada pengalaman masa lalu ketika Prabowo menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Saat itu, ia sempat menemui Aburizal Bakrie yang tengah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian periode 2004-2005 untuk menyampaikan aspirasi para petani. "Waktu itu saya Ketua Umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian waktu itu namanya adalah Aburizal Bakrie. Waktu itu pemerintah mau impor beras, saya sebagai Ketua Umum HKTI, saya menghadap dan saya mengimbau jangan lah impor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen," kata Prabowo dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa kebijakan mendatangkan beras dari luar negeri di tengah masa panen berdampak buruk pada stabilitas ekonomi sektor pertanian. Impor tersebut secara langsung memicu kejatuhan harga gabah dan beras di tingkat produsen lokal.

"Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pinter-pinter, sampai sekarang masih anggap dirinya pinter, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia…," ucap Prabowo.

Menurut penjelasan Prabowo, pandangan untuk melakukan impor muncul dari rekomendasi jajaran penasihat menteri pada kabinet tersebut. Penasihat itu menilai sektor pertanian domestik belum berjalan secara efisien dibandingkan negara produsen lain.

"Ini kata-kata beliau, bukan Pak Aburizal Bakrie, tetapi salah satu penasihatnya, kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau," tambah Prabowo. Pemerintah pada masa itu membandingkan efisiensi produksi pangan Indonesia dengan komoditas serupa dari Vietnam. Prabowo menilai argumen para pakar tersebut keliru karena mengabaikan esensi dasar kemerdekaan bernegara.

"Itu pandangan orang pintar itu saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih, saya mengatakan dalam hati saya ini salah besar, ini tidak mengerti apa arti negara dan bernegara, tidak mengerti kenapa kita mau merdeka," tegas Prabowo. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa prioritas utama pengelolaan negara adalah memastikan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Kemudahan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi esensi dari perjuangan kemerdekaan. "Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan biak, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik, agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka," tambah Prabowo dengan nada berapi-api.