Prabowo Subianto Luncurkan Biodiesel B50 di Jawa Barat

Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program mandatori biodiesel B50 di Rest Area KM57 Tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, pada Kamis, 9 Juli 2026. Langkah ini diambil pemerintah guna mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus menghentikan kebijakan impor bahan bakar solar. Kemandirian energi di tanah air, seperti dilansir dari Detik Finance, sudah sejak lama didorong oleh Kepala Negara.

Implementasi campuran minyak sawit sebesar 50 persen pada bahan bakar solar ini menjadi bentuk nyata dari upaya tersebut, meskipun presiden mengharapkan pemanfaatan olahan kelapa sawit dapat mencapai 100 persen. "Dari sejak saya belum dilantik sampai saya dilantik saya teruskan dorong dan menuntut tim saya kemandirian energi. B40 itu tidak cukup, bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100," ujar Prabowo dalam peluncuran B50 di Rest Area KM57 Tol Jakarta-Cikampek, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026).

Laporan dari jajaran menteri menyatakan bahwa penerapan B50 memberikan dampak yang sangat positif bagi Indonesia. Melalui pemanfaatan campuran olahan sawit setengah bagian ini, pasokan solar di dalam negeri kini tidak lagi bergantung pada pembelian dari luar negeri.

"Tapi menteri saya yakinkan saya dengan adanya B50 saja kita tak impor solar lagi dari luar negeri. Jadi ini adalah suatu prestasi bangsa luar biasa," ujar Prabowo. Pemberlakuan kebijakan ini juga menempatkan posisi Indonesia di tingkat global sebagai pelopor penggunaan bahan bakar nabati jenis tersebut. Berdasarkan data yang dihimpun, tidak ada negara lain yang menerapkan pencampuran minyak FAME kelapa sawit hingga kadar 50 persen sebelum ini.

"Saudara sekalian dengan diluncurkannya program ini Indonesia resmi jadi negara pertama di dunia yang terapkan mandatori biodiesel B50," ujar Prabowo. Peluncuran program ini bukan hanya sekadar tonggak pencapaian teknologi bagi negara. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti atas kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan alam demi kemakmuran rakyat serta memperkuat kedaulatan energi nasional.