Prabowo Subianto Larang Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada seluruh pihak yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak melakukan korupsi demi memperkaya diri. Penegasan ini disampaikan menyusul penetapan mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai tersangka korupsi.

Seperti dikutip dari Detik Finance, kepala negara menyatakan bahwa penyediaan makanan untuk masyarakat kurang mampu merupakan hal yang sakral. Oleh karena itu, pengelolaan program ini harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab tanpa adanya penyalahgunaan anggaran.

Pernyataan tersebut disampaikan di depan ribuan peserta acara 'Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition' yang berlangsung di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat. Peserta yang hadir meliputi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengelola dapur, serta mitra program.

"Saudara-saudara, masalah makan ini masalah sakral. Makan bagi orang susah tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Makan paling gampang dikorupsi. Makan paling gampang dikorupsi," tegas Prabowo dikutip Kamis (4/6/2026).

Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, beserta Wakil Kepala Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada program tersebut. Hal ini memicu atensi langsung dari Presiden untuk memperketat pengawasan di lapangan.

Selain masalah korupsi anggaran, Presiden juga mengingatkan agar para pengelola tidak mengurangi porsi makanan yang menjadi hak penerima manfaat. Prabowo memberikan contoh spesifik mengenai pembagian menu lauk ayam agar tetap sesuai takaran.

Satu ekor ayam yang disediakan untuk program ini tidak boleh dipotong menjadi lebih dari 14 bagian. Menurut Presiden, pengurangan porsi makanan akan memberikan kekecewaan mendalam bagi anak-anak Indonesia yang menerima manfaat tersebut.

"Kalau potong lebih dari 14 dosa, dosa, berapa juta anak-anak Indonesia akan kecewa? Betul? Nanti saya minta ya Menteri Pendidikan, Mendikdasmen, minta kepala-kepala sekolah, guru-guru, anak-anaknya suruh lapor, ayamnya kecil atau besar. Kalau perlu secara random difoto dan ditimbang," ujar Prabowo.

Pengawasan ketat akan melibatkan jajaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, kepala sekolah, hingga para guru. Anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat juga diminta aktif melaporkan ukuran makanan, termasuk dengan mengambil foto dan menimbangnya secara acak.

Presiden turut menyoroti variasi menu olahan telur yang disajikan dalam program tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, Prabowo meminta agar penyajian telur tidak dibuat dalam bentuk telur dadar untuk mengantisipasi kecurangan takaran bahan baku.

Penyajian hidangan telur kini dibatasi hanya untuk olahan telur rebus atau telur ceplok utuh. Kebijakan ini diambil demi memastikan kandungan gizi yang diterima oleh anak-anak tetap optimal dan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan pemerintah.

"Kalau telur dadar, saya sudah lama jadi orang Indonesia, kalau telur dadar nanti dicampur macam-macam itu. Iya kan? Tepungnya lebih banyak dari telurnya. Jadi telur harus utuh ceplok atau rebus," kata Prabowo.