Prabowo Subianto Mencopot Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026). Dilansir dari Detik Finance, kepala negara kemudian menunjuk Nanik S Deyang sebagai suksesor untuk memimpin lembaga tersebut.

Langkah perombakan ini diambil setelah pemerintah melakukan proses monitoring serta evaluasi mendalam terhadap performa BGN. Penilaian objektif tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 1,5 tahun terakhir.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pencopotan ini didasari oleh sejumlah pelanggaran terkait standar operasional prosedur di internal lembaga.

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini," ujar Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Kebijakan demisioner oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menyasar posisi kepala lembaga saja. Dua Wakil Kepala BGN, yakni Lodewijk dan Sonny Sanjaya, juga turut diberhentikan dari jabatan mereka.

Sebagai penggantinya, struktur baru Wakil Kepala Badan Gizi Nasional kini diamanahkan kepada Agustina Arumsari bersama dengan Mayjen TNI Trenggono.

Pemerintah pusat meminta agar jajaran pimpinan yang baru dilantik ini segera bergerak cepat untuk membenahi manajemen internal dan memperkuat sinergi dengan instansi lain.

"Kepada tiga pimpinan Badan Gizi Nasional yang baru, kami berharap untuk dapat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya," terang Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara.

Penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota menjadi prioritas utama agar seluruh program kerja BGN tidak terganggu akibat transisi kepemimpinan ini.