Prabowo Rombak Pimpinan Badan Gizi Nasional Terkait Evaluasi Program

Presiden Prabowo Subianto resmi merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mencopot Dadan Hindayana dari jabatan kepala lembaga tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (2/6/2026) malam.

Langkah pencopotan tersebut diikuti dengan pengangkatan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta pelantikan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja lembaga selama 1,5 tahun terakhir.

"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (02/06) malam.

Pemerintah mencatat adanya persoalan terkait kepatuhan terhadap standar operasional prosedur serta pengelolaan kualitas pangan yang didistribusikan kepada masyarakat.

"Jadi ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," papar Prasetyo.

Selain memberhentikan Dadan Hindayana yang telah menjabat sejak Agustus 2024, Presiden Prabowo juga memberhentikan dua wakil kepala BGN sebelumnya, yaitu Brigjen Polisi Sony Sonjaya dan Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai penunjukan Nanik S Deyang sangat tepat karena rekam jejaknya yang aktif mengawasi langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat bawah.

"Ya kalau kemudian kita lihat selama ini, Bu Nanik adalah Wakil Kepala BGN yang belum lama di situ, tetapi kemudian Bu Nanik ini banyak melakukan kerja-kerja lapangan, melakukan monitoring-monitoring lapangan," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

DPR RI melalui Komisi IX turut memantau tindakan tegas yang diambil dalam penertiban fasilitas penyedia makanan yang dinilai tidak layak demi menjaga mutu program nasional.

"Dan juga banyak sudah menutup dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat di lapangan," sambungnya.

Pihak legislatif memberikan dukungan penuh terhadap keputusan perombakan ini demi memastikan kelancaran dan keamanan distribusi pangan bagi masyarakat.

"Demikian dari hasil pemantauan teman-amen di Komisi terkait yang kemudian dibicarakan dalam rapat pembahasan tentang MBG sehingga menurut kami, menurut hemat kami, keputusan presiden untuk mengangkat walaupun itu hak prerogatif dari pihak pemerintah dalam hal ini presiden mungkin adalah pilihan yang tepat," tuturnya.

Penyegaran struktur BGN ini juga dilatari oleh catatan ahli mengenai tingginya frekuensi insiden keracunan makanan sepanjang tahun pelaksanaan program sebelumnya.

"Hanya mungkin satu dua bulan saja yang tidak ada laporan. Selebihnya hampir setiap bulan ada, dengan jumlah kasus yang fluktuatif," ujarnya, April lalu.

Kini, pengelolaan program strategis nasional tersebut beralih ke jajaran pimpinan baru yang mengombinasikan latar belakang bidang pengawasan keuangan, militer, dan manajemen lapangan.