Prabowo Soroti Birokrasi Pertumbuhan Ekonomi dan UU PPRT

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan strategis terkait efisiensi birokrasi, target pertumbuhan ekonomi, serta apresiasi pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengkritik birokrasi yang rumit dan tidak efisien karena merugikan masyarakat luas, salah satunya berdampak langsung pada para petani yang kesulitan memperoleh pupuk dengan harga terjangkau akibat ulah oknum birokrat.

"Kita harus akui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat sering menggunakan jabatan dan wewenang memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya ini harus kita berantas!" tegas Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 & Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Mantan Menteri Pertahanan tersebut menegaskan komitmennya untuk segera menyelesaikan berbagai hambatan regulasi demi kesejahteraan sektor pertanian dan masyarakat bawah.

"Ketika kami menerima manadt, pentani peroleh pupuk sulit, harga gabah jatuh saat panen, aturan berbelit. Kita harus berani menghadapi masalah ini. Dan demikian walau kita tidak menyalahkan siapa pun kita melangkah mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik," tegasnya.

Selain masalah birokrasi, Presiden Prabowo memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi nasional mampu menyentuh angka 6 persen pada akhir tahun 2026 melalui penerapam kebijakan yang rasional.

"Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6 persen," kata Prabowo, saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Optimisme tersebut didasarkan pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen dan semester I 2026 sebesar 5,45 persen, pencapaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

"Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini," tutur Prabowo.

Meskipun menargetkan pertumbuhan yang tinggi, ia menggarisbawahi bahwa setiap nilai investasi harus berdampak nyata pada pembukaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup rakyat.

"Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin," ujar Prabowo.

Di samping indikator ekonomi, Prabowo memberikan apresiasi atas kinerja DPR RI yang mengesahkan 13 RUU hingga Juli 2026, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang disahkan pada 21 April lalu.

"DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai bulan Juli 2026, salah satunya adalah UU Nomor 2 tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata Prabowo.

Pengesahan payung hukum PPRT tersebut dipandang sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan serta pengakuan terhadap martabat seluruh pekerja di Indonesia.

"Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerjaan berhak untuk memperoleh perlindungan," ujarnya.