Prabowo Subianto Panggil Sejumlah Tokoh Ekonomi ke Istana Negara

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ekonomi serta mantan pejabat sektor keuangan era pemerintahan terdahulu ke Istana Negara, Jakarta, pada Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut digelar guna membahas pengalaman dalam mengantisipasi krisis ekonomi global serta langkah memperkuat fundamental finansial domestik.

Beberapa pejabat aktif dan tokoh senior yang hadir di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Selain itu, tampak pula mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Kepala Bappenas Paskah Suzeta, serta mantan Wakil Menteri Bappenas Lukita Dinarsyah, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.

Pemerintah bermaksud mempelajari penanganan situasi ekonomi masa lalu dari para tokoh yang rata-rata menjabat pada periode 2004 sampai 2014. Pengalaman saat menghadapi krisis komoditas minyak dunia tahun 2005 dan krisis finansial tahun 2008 menjadi salah satu catatan penting yang dibahas bersama Kepala Negara.

"Tadi kami mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau gubernur BI," ujar Airlangga dalam konferensi pers usai bertemu presiden, Jumat (22/5/2026).

Airlangga menjelaskan bahwa para tokoh senior membagikan catatan mengenai kondisi inflasi masa lalu yang sempat melonjak tinggi akibat kenaikan harga minyak dunia. Kendati demikian, ia menegaskan bahwa kondisi fundamental makroekonomi Indonesia saat ini jauh lebih kokoh dibandingkan masa krisis tersebut.

"Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," lanjut Airlangga.

Berdasarkan catatan historis, penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada tahun 2005 sempat memicu lonjakan inflasi yang sangat tinggi. Sebaliknya, depresiasi nilai tukar rupiah saat ini masih terkendali di kisaran 5 persen.

"sehingga inflasi melonjak hingga level 27%." kata Airlangga.

Pemerintah kini terus mengkaji regulasi penguatan permodalan untuk industri perbankan nasional. Langkah mitigasi ini diambil mengingat jumlah perusahaan perbankan di dalam negeri terhitung cukup banyak.

"Jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya," tegas Airlangga.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk terus memantau stabilitas sektor keuangan. Kebijakan prudensial bank menjadi fokus utama demi menjaga ketahanan ekonomi nasional ke depan.

"Bapak Presiden meminta kami beserta Menteri Keuangan memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan menjaga prudensial dari perbankan kita," tutur Airlangga.