Prabowo Lantik Dua Pejabat Baru di Istana Negara Sore Ini

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik dua pejabat baru di Istana Negara, Jakarta, pada Senin sore, 8 Juni 2026. Langkah ini diambil di tengah menguatnya spekulasi mengenai perombakan atau reshuffle kabinet, khususnya pada posisi Menteri Keuangan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan konfirmasi mengenai rincian agenda pelantikan tersebut saat berada di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Pengumuman ini sekaligus merespons kabar burung yang beredar luas di lingkungan parlemen dan media mengenai pergantian jajaran menteri kabinet.

"Jadi, beberapa agenda beliau di antaranya adalah hari ini direncanakan akan ada pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional. Kemudian juga akan ada pelantikan salah satu pejabat yang akan membantu beliau di pemerintahan, yang nanti rencananya juga akan bersamaan diambil langsung dalam sesi bersamaan dengan pimpinan Badan Gizi Nasional," ujar Prasetyo.

Pelantikan pimpinan Badan Gizi Nasional ini dilakukan menyusul pencopotan tiga pejabat lama, yaitu Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya. Ketiganya diberhentikan karena dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi tata kelola SPPG. Posisi Kepala kini diisi oleh Nanik Sudaryati Deyang dengan didampingi Agustina Arumsari dan Trenggono selaku Wakil Kepala.

"Yaitu adalah Bapak Said Iqbal, yang beliau akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk…Sekali lagi komitmen Bapak Presiden semenjak satu tahun yang lalu untuk terus bersama-sama kita mencari formula-formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritas dari pemerintah," sambung Prasetyo.

Prasetyo menambahkan bahwa prosesi pengambilan sumpah jabatan ini diagendakan berlangsung pada pukul 15.00 atau 16.00 WIB. Selain pelantikan, Presiden Prabowo dijadwalkan menerima surat kepercayaan dari delapan duta besar negara sahabat.

"Iya (cuma 2 pejabat), karena ada isu yang lainnya juga lagi nih. Makanya saya sampaikan agendanya hanya dua, yang pelantikan ya," ucap Prasetyo.

Terkait desas-desus pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Muhammad Chatib Basri, Mensesneg menegaskan tidak ada pergantian untuk posisi tersebut. Ia meminta publik tidak menghubungkan agenda sore ini dengan isu pergantian menteri keuangan.

"Tidak ada, tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan. Berkali-kali sudah kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," ucap Prasetyo.

Pihak Istana menyatakan bahwa evaluasi kabinet sepenuhnya diserahkan kepada hak prerogatif presiden. Penyegaran jajaran kabinet baru akan diumumkan secara resmi apabila momentumnya sudah dianggap tepat oleh kepala negara.

"Maka juga mohon maaf sekali lagi, jangan dikait-kaitkan dengan isu yang beredar atau berkembanglah nama tokoh si A, si B, tokoh si C. Karena memang sesungguhnya tidak, tidak sedang ada rencana pergantian," sambung Prasetyo.

Hingga saat ini, Presiden Prabowo tercatat telah melakukan lima kali perombakan kabinet sejak awal masa jabatannya, dengan reshuffle terakhir pada 27 April 2026. Isu mengenai perombakan kabinet ini memicu beragam tanggapan dari para pengamat politik dan pakar hukum tata negara.

"Nanti kalau memang kita merasa, tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," imbuh Prasetyo.

Merespons dinamika kabinet, pakar hukum tata negara Refly Harun menilai gaya kepemimpinan Presiden Prabowo dalam melakukan perombakan cenderung mempertahankan figur lama dalam lingkaran pemerintahan. Refly menyoroti pola pergeseran jabatan yang terus berulang bagi pejabat yang dinilai kurang berkinerja.

"Tapi kesannya Pak Probowo ini terlalu baik dalam tanda kutip ya. Jadi mereka yang diganti itu diberikan lagi jabatan atau bahkan cuma digeser doang begitu kayak permainan catur saja," ucap Refly melalui saluran YouTube pribadinya.

Refly mencontohkan nama Hasan Nasbi yang sempat keluar dari Kantor Komunikasi Kepresidenan lalu kembali ke Istana sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, serta Muhammad Qodari yang kini menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

"Jadi misalnya Hasan Nasbi kenapa seseorang itu diganti dalam posisinya kan dianggap tidak perform kan begitu kan, at least kan begitu tidak perform cocok, kemudian sempat keluar dan sekarang dimasukkan lagi misalnya, tapi bukan pada tempat yang sama kan," ungkap Refly.

Selain itu, Refly juga menyoroti frekuensi perombakan kabinet yang dinilai meniru pola pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut adanya desas-desus mengenai rencana perombakan kabinet dalam skala yang lebih masif pada beberapa bulan mendatang.

"Atough Qadari misalnya dari dua kali sudah berganti kan dari KSP wakil naik jadi ketuanya kepalanya lalu bergeser di tempat lain," imbuhnya.

Refly menilai fenomena ini menunjukkan tantangan dalam menempatkan figur yang tepat pada posisi yang sesuai. Kondisi ini dinilai terjadi karena adanya akomodasi politik terhadap pimpinan partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial.

"Rupanya Pak Prabowo mengikuti juga apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tidak ada fixed step dalam jangka waktu yang lama. Baru berapa bulan reshuffle, reshuffle, reshuffle… Bahkan konon katanya bakal ada reshuffle besar-besaran Oktober, tapi Wallahualam," ungkap Refly.

Di sisi lain, Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta, Syurya Muhammad Nur, memproyeksikan perombakan kabinet merupakan langkah korektif yang mendesak. Menurut Syurya, presiden membutuhkan tim menteri yang tidak hanya menguasai hal teknis tetapi juga cakap dalam mengeksekusi kebijakan.

"Tetap tadi presidential rasa parlementer. Karena menteri-menteri itu dideploy oleh ketua-ketua umum partai, walaupun tetep di fxxan dengan presidennya," imbuh Refly.

Syurya menambahkan bahwa indikator keberhasilan menteri saat ini diukur dari kemampuan menerjemahkan visi presiden secara konkret kepada masyarakat. Sejumlah kementerian strategis dinilai berpotensi masuk ke dalam radar evaluasi tim kepresidenan pada periode konsolidasi ini.

"Memasuki fase konsolidasi, Presiden membutuhkan menteri yang tidak hanya kapabel secara teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan dan menjadi komunikator ulung. Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik," tegas Syurya seperti dilansir dari Jakarta.Suaramerdeka.com.