Prabowo Kritik Penentuan Harga Minyak Sawit di Bursa Internasional

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keluhan terkait mekanisme penentuan harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) di pasar global yang dinilai sangat tidak adil bagi Indonesia, sebagai produsen sawit terbesar dunia.

Menurutnya, harga acuan CPO sering ditentukan di bursa internasional, seperti Rotterdam, Belanda, sehingga Indonesia kerap menjual komoditas tersebut dengan harga murah dibanding harga jual di pasar global.

Prabowo menyebutkan bahwa minyak sawit mentah Indonesia dijual di pelabuhan domestik sekitar Rp 15.000 per kilogram, sementara di bursa Rotterdam, Belanda, harganya mencapai Rp 27.000 per kilogram, yang menunjukkan perbedaan harga signifikan.

"Sebelumnya minyak mentah sawit Indonesia, dijual di pelabuhan Indonesia, dijual sekitar Rp 15.000 per kg. Sementara di bursa Rotterdam, Belanda, harganya Rp 27.000 per kg," ujar Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Ia juga menyoroti fakta bahwa negara pembeli CPO Indonesia, seperti Belanda, tidak memiliki perkebunan sawit sama sekali, namun justru menentukan harga komoditas tersebut di pasar internasional.

"Padahal di Belanda, 1 hektare pun nggak ada kelapa sawit. Kita hilang 50% nilai komoditas kita," kata Prabowo.

Untuk mengatasi hal ini, Prabowo mengungkapkan komitmennya memperbaiki tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis nasional melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), yang diumumkan pada Mei 2026 lalu.

"Saya telah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau PT DSI sebagai pintu tunggal processing ekspor komoditas milik Indonesia," ujar Prabowo.

Ia menegaskan bahwa PT DSI berperan sebagai pengelola proses ekspor, bukan penguasa komoditas, agar Indonesia dapat memantau volume ekspor secara transparan dan menghindari perbedaan laporan antara pelabuhan asal dan negara tujuan ekspor.

"Saya ulangi, processing-nya, bukan bahwa satu PT yang akan menguasai komoditas dan mengekspor, tidak. Kita sekarang bisa monitor berapa yang muat di atas kapal berapa ton, berapa yang dilaporkan di atas kertas, berapa yang sampai ke tujuan ekspor. Kita tidak ingin laporan yang satu berbeda dengan laporan di negara tujuan," tambahnya.

Informasi ini dilansir dari Detik Finance.