Presiden Prabowo Subianto Sebut Kemiskinan Akibat Langsung Ekonomi Ilegal

Presiden Prabowo Subianto menyatakan masalah kemiskinan menjadi tantangan ekonomi utama bagi Indonesia akibat maraknya kegiatan ekonomi ilegal, korupsi, serta penyelundupan kekayaan negara, pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026).

Dilansir dari Detik Finance, kepala negara menegaskan situasi ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi jajaran penegak hukum dan seluruh elemen pemerintah.

"Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal," ujar Prabowo, Presiden RI.

Kondisi sosial yang aman dan stabil dinilai menjadi modal krusial demi mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

"Karena itu tantangan saudara, tantangan kita semua, masih besar dan masih banyak," tegas Prabowo, Presiden RI.

Presiden menginstruksikan Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan pengamanan agar ekosistem kerja masyarakat dari petani hingga pengusaha dapat berjalan tanpa hambatan.

"Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja. Petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru senang mengajar, anak-anak senang belajar," ujar Prabowo, Presiden RI.

Menurutnya, kenyamanan beraktivitas juga mencakup kebebasan beribadah yang kondusif di tengah masyarakat.

"Dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi," lanjut Prabowo, Presiden RI.

Kepastian hukum yang adil dianggap menjadi pilar utama karena investasi dan kemakmuran tidak akan tercapai tanpa adanya stabilitas sosial.

"Tak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa kepastian hukum, tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh dengan korupsi," tegas Prabowo, Presiden RI.

Aparat negara yang berintegritas dan setia kepada rakyat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan kesejahteraan dan ketertiban umum.

"Hukum harus menjadi pelindung rakyat, hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas," tegas Prabowo, Presiden RI.

Sebagai penutup, ia mengingatkan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau kriminalisasi yang menguntungkan kelompok tertentu dalam penegakan hukum.

"Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan suatu kelompok mana pun.

Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum," tegas Prabowo, Presiden RI.