DPR Soroti Potensi Kenaikan Harga Obat Akibat Pelemahan Rupiah

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyoroti potensi lonjakan harga obat-obatan di Indonesia akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar serta terjadinya konflik global pada Sabtu (6/6/2026).

Situasi tersebut memicu kekhawatiran karena industri farmasi nasional masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku dari luar negeri, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Pihak parlemen menilai gejolak ekonomi ini harus segera diantisipasi oleh dunia farmasi nasional agar tidak membebani masyarakat, khususnya para pasien yang membutuhkan pengobatan secara rutin.

"Yang harus menjadi perhatian utama adalah jangan sampai masyarakat, terutama pasien yang bergantung pada obat rutin, menjadi pihak yang paling terdampak akibat gejolak ekonomi dan konflik global," kata Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI kepada wartawan, Sabtu (6/6/2026).

Netty, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Masyarakat Rentan dan Disabilitas, menekankan pentingnya kemandirian industri farmasi dalam negeri di tengah tingginya angka impor bahan baku saat ini.

"Kita perlu menjadikan situasi ini sebagai alarm untuk mempercepat kemandirian farmasi nasional," ujar Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI.

Ketergantungan yang masif terhadap pasar internasional dinilai membuat sistem kesehatan dalam negeri menjadi sangat rentan terhadap dinamika ekonomi global.

"Ketergantungan yang terlalu besar terhadap bahan baku impor membuat sistem kesehatan kita rentan terhadap fluktuasi nilai tukar maupun gangguan rantai pasok global," sambung Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI.

Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah didorong untuk memperkuat sektor produksi bahan baku lokal melalui pemberian insentif industri, dukungan riset, serta kolaborasi lintas kementerian.

"Ketahanan kesehatan tidak cukup hanya dengan memiliki rumah sakit dan tenaga kesehatan yang baik. Kita juga harus memiliki kemandirian dalam penyediaan obat-obatan strategis agar tidak mudah terguncang oleh dinamika global," jelas Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI.

Pemerintah juga diminta untuk terus melakukan pengawasan ketat terhadap pergerakan harga obat-obatan di pasar agar pemenuhan hak kesehatan masyarakat tidak terganggu.

"Pemerintah perlu memastikan setiap penyesuaian harga dilakukan secara terukur dan proporsional. Jangan sampai akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial menjadi terganggu," ujar Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI.

Langkah pengawasan berkala dianggap sangat krusial demi menjaga stabilitas layanan kesehatan yang layak bagi seluruh lapisan rakyat.

"Jangan sampai kondisi global mengurangi hak rakyat untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak," tambah Netty Prasetiyani, Anggota Komisi IX DPR RI.

Sebelumnya, potensi kenaikan harga komoditas farmasi ini juga telah dikonfirmasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI pada Selasa (2/6/2026).

Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menjelaskan bahwa industri farmasi terpaksa melakukan penyesuaian harga demi menjaga keberlangsungan usaha mereka di tengah tingginya biaya impor bahan baku.

"Tentu industri farmasi kita supaya bisa survive akan menaikkan (harga). Tapi kita dari pemerintah berharap kenaikannya jangan terlalu tinggi," ucap Taruna Ikrar, Kepala BPOM RI ketika ditemui awak media di Kantor BPOM, dilansir detikHealth Selasa (2/6/2026).

Sebagai langkah mitigasi, BPOM RI berencana menerapkan strategi penyesuaian kemasan dan mencari alternatif pemasok bahan baku dari negara lain yang menawarkan harga lebih terjangkau.