Polri Siagakan Ribuan Personel Antisipasi Kebakaran Hutan di Masa Kemarau

Polri menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Kehutanan, BNPB, BMKG, Basarnas, dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan di masa puncak kemarau Juli-September 2026, dilansir dari Detikcom.

Polri menyiagakan 48.368 personel Sabhara dari total 58 ribu personel dan 23.360 personel Brimob dari sekitar 61 ribu personel untuk mempercepat respons darurat di lapangan, kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir.

Polri telah melaksanakan 151 apel kesiapsiagaan, 29 rapat siaga tingkat polda, 180 kegiatan kesiapan lapangan, dan 2.850 sosialisasi pencegahan melibatkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Patroli darat dan perairan mencapai 168.500 kegiatan bersama TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Isir menyampaikan bahwa Polri mengoptimalkan penggunaan drone untuk mendeteksi titik api secara cepat dan memanfaatkan teknologi serta sarana pendukung operasi di lapangan.

"Bapak Wakapolri menekankan bahwa seluruh jajaran harus memastikan kesiapan personel dan sarana pendukung dalam menghadapi ancaman karhutla. Upaya pencegahan harus dilakukan secara maksimal melalui patroli terpadu, sistem peringatan dini, pemantauan titik panas, serta penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan," ujar Isir.

Polri menerapkan sistem rayonisasi antarsatuan kewilayahan untuk mempercepat mobilisasi personel dan peralatan jika terjadi eskalasi kebakaran di wilayah tertentu. Command center di Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan terhubung dengan sistem Kementerian Kehutanan, BNPB, dan Basarnas untuk pemantauan titik panas secara real time.

Polri juga memanfaatkan CCTV di pos pemantauan dan mengembangkan drone produksi dalam negeri untuk pemetaan wilayah rawan kebakaran.

"Arahan Bapak Wakapolri sangat jelas, yaitu memastikan setiap personel yang bertugas memiliki perlengkapan yang memadai, mulai dari baju tahan api, sepatu tahan api, penutup kepala, masker, hingga peralatan pemadaman bergerak. Keselamatan personel harus menjadi prioritas utama dalam setiap operasi penanggulangan karhutla," kata Isir.

Wakapolri memerintahkan pendataan ulang embung, waduk, kanal, dan sumur bor sebagai sumber air saat kebakaran. Mabes Polri menyiapkan dukungan anggaran yang dapat diajukan melalui kapolda dan kapolres untuk kebutuhan tersebut.

Polri mengoperasikan empat helikopter dengan kemampuan water bombing yang akan dioptimalkan untuk pemadaman di wilayah prioritas dengan tingkat kerawanan tinggi.

Luas lahan terdampak karhutla mencapai sekitar 107.465 hektare. Lima wilayah dengan titik panas tertinggi adalah Kalimantan Barat, Riau, Papua Selatan, Aceh, dan Sulawesi Selatan.

"Bapak Wakapolri juga menekankan kepada seluruh jajaran agar terus memperkuat langkah mitigasi secara berkelanjutan melalui prinsip 5M, yakni man, money, method, material, dan machine. Dengan kesiapan personel, sarana, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, kami optimistis penanganan karhutla dapat berjalan secara lebih efektif," ucap Isir.