Polri Bantu Setop Impor Jagung Indonesia Setelah 53 Tahun

Indonesia berhasil menghentikan impor jagung setelah berjalan selama 53 tahun dan kini mulai melakukan ekspor komoditas tersebut pada Rabu (24/6/2026). Pencapaian ini diraih melalui keterlibatan aktif Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam mengawal sektor produksi sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Keberhasilan dalam mengakselerasi produksi jagung nasional tersebut dinilai telah menorehkan sejarah baru bagi sektor pangan di tanah air, seperti dilansir dari Detikcom. Komjen Purnawirawan Profesor Mohammed Rycko Amelza Dahniel menyampaikan apresiasi ini di Pusat Studi Ilmu Kepolisian, Kompleks STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Data BPS, jawabannya adalah Indonesia itu selalu mengimpor jagung sejak tahun 1973, dan baru tahun 2026 ini kita menyatakan tidak mengimpor, dan bahkan mengekspor. Berarti selama 53 tahun ini kita ekspor terus, sejarah dirubah. Sejarah dirubah, karena apa? Dengan adanya satu kebijakan presiden yaitu untuk swasembada pangan, kemudian menugaskan Polri," kata Rycko.

Melalui kebijakan swasembada pangan dari presiden, institusi kepolisian dinilai mampu membuktikan peran di luar tugas utamanya. Rycko menegaskan bahwa keterlibatan ini berdampak signifikan pada struktur pangan nasional.

"Jadi Polri bukan hanya mampu melaksanakan tugas pokoknya, tapi mampu membuat sejarah dalam sejarah perpanganan Indonesia. Ini membuat sejarah loh," lanjut Rycko.

Evaluasi menyeluruh tetap diperlukan guna menelaah mengapa proses impor ini berlangsung sangat lama. Pihak kepolisian mendorong dilakukannya kajian kritis terhadap faktor permodalan hingga distribusi agar keberhasilan ini bertahan lama.

"Lantas, apa yang bisa dipelajari dari keberhasilan Polri? Kok bisa mengubah sejarah 53 tahun kita mengimpor, kok bisa diubah oleh Polri dalam waktu dua tahun?" ucap Rycko.

Peninjauan kembali ini diarahkan pada empat pilar kebijakan pangan utama yang meliputi aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, hingga stabilitas harga. Evaluasi ditujukan untuk melihat efektivitas program di tingkat masyarakat.

"Oke, yuk kita bedah satu persatu kebijakan pemerintah di bidang pangan. Kebijakan pemerintah di bidang pangan kan tadi yang pertama ada ketersediaan, kemudian akses, lalu pemanfaatan, dan terakhir stabilitas. Bagaimana tidak optimalnya program-program (jagung selama) ini berjalan di tengah masyarakat? Apakah permasalahan itu ada di pemerintah, masyarakat, atau program tidak bisa dijalankan?" ujar Rycko.

Optimalisasi masa depan membutuhkan pemetaan masalah yang jelas pada sektor kebijakan bersama kementerian maupun pada komoditas pangan itu sendiri. Langkah konkret dipersiapkan demi menjaga keberlanjutan hasil panen.

"Di mana yang harus dioptimalkan? Apakah kebijakan pemerintahnya bersama dengan kementerian lembaga? Apakah di sektor masyarakatnya? Atau di sektor bahan pangannya itu sendiri?" ucap Rycko.

Berdasarkan penjelasan Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Irjen Anwar selaku Kasatgas Pangan Polri, kendala utama yang dihadapi para petani di lapangan adalah masalah permodalan untuk pembukaan lahan.

"Tadi Pak Anwar sudah menjawab, misalnya dalam ketersediaan. Pak Anwar bilang masyarakat dalam membuka lahan saja perlu ongkos, (membuka) lahan (dalam kondisi) baik-baik saja (biayanya) Rp 2 juta-an. Itu lahan baik-baik itu sudah datar, tidak ada pohon-pohon besar, rawa-rawa, atau gambutnya, itu Rp 2 juta-an," jelas Rycko.

Biaya pembukaan lahan rawa atau gambut dipastikan lebih besar sehingga memerlukan kehadiran pemerintah ataupun sektor perbankan. Selain modal, pasokan bibit varietas unggul dari hasil penelitian juga menjadi tantangan besar.

"Kalau (lahan berupa) gambut atau rawa, jika buka lahan besar kan lebih dari itu. Nah, ini modal. Kuncinya modal.

Modal petani untuk membuka lahan. Modal dari mana? Nah ini harus dibicarakan.

Pemerintah harus ambil alih kan, atau mau melalui perbankan kita yang mengambil alih?" tanya Rycko.

Penggunaan bibit turun-temurun dari panen sebelumnya dinilai kurang efektif untuk menggenjot produksi nasional. Petani membutuhkan kepastian pasokan bibit yang memiliki daya tahan tinggi dan cepat panen.

"Kemudian yang kedua adalah ketersediaan bibit. Bibit ini turun temurun oleh petani diambil dari tanaman yang lalu. Bisa tidak kita, pemerintah, menyediakan bibit yang unggul?

Yang dari hasil penelitian merupakan varietas unggul. Dengan mudah cepat tumbuh, tahan hama, dan cepat produksi. Dan tahan udara atau tahan banting, itu kita perlu," tegas Rycko.

Persoalan pupuk juga menjadi sorotan tajam karena harga di lapangan dinilai tidak ekonomis bagi para petani. Kondisi tersebut menyebabkan keuntungan dari hasil panen habis terpakai hanya untuk membeli modal produksi musim berikutnya.

"Ini masukan kritis lagi, yaitu pupuk. Pupuk kita, dari data di atas kertas itu cukup. Namun kenyataan di lapangan tidak.

Saya kan petani juga. Saya menanam padi, tiga kali musim panen, hanya pohon pertama yang menguntungkan, dan yang kedua ketiga sudah tidak cukup beli bahan. Karena harganya mahal, ambil uang dari hasil panen, akhirnya uangnya tidak bisa dipakai," terang Rycko.

Masalah terakhir yang dikaji adalah akses penjualan dan rantai distribusi yang saat ini dinilai masih didominasi oleh tengkulak. Petani kerap kesulitan mencukupi kebutuhan hidup selama masa tunggu tanam hingga panen.

"Kemudian, akses. Jika masih dikuasai oleh tengkulak, petani tidak akan bisa menghasilkan. Apalagi petani-petani kita, semenjak mereka melakukan pengolahan tanah sampai dengan panen kan butuh waktu paling sedikit tiga bulan.

Selama tiga bulan itu mereka makan apa? Ini nantinya akan ditelaah secara kritis," pungkas Rycko.