Pertamina Naikkan Harga Pertamax Menjadi Rp16.250 per Liter

PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026), yang diperkirakan berpotensi memicu migrasi konsumsi ke bensin bersubsidi Pertalite, seperti dilansir dari Bloomberg Technoz.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penyesuaian harga bensin RON 92 tersebut tidak akan memberikan dampak yang terlalu signifikan terhadap angka inflasi nasional. Hal itu dikarenakan komoditas Pertamax lebih banyak dikonsumsi oleh sektor retail masyarakat pribadi dibandingkan dengan sektor industri atau angkutan logistik.

"Dampaknya harusnya relatif minim karena kan Pertamax tidak dipakai angkutan barang," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Mengenai risiko berpindahnya konsumen ke Pertalite yang dapat memperberat kuota subsidi, Kementerian Keuangan menyerahkan perumusan metode pengendalian volume kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Itu nanya ke Pak Bahlil, mesti ada metode lagi [untuk mengendalikan konsumsi Pertalite]. Nozzle control kalau tidak salah. Pak Bahlil yang ngerti," tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Sementara itu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berpendapat bahwa kebijakan baru ini tetap akan memicu kenaikan inflasi dan pergeseran konsumsi bahan bakar, meskipun angka pastinya masih dalam skala kecil.

"Pasti kalau kenaikan BBM ini akan diikuti dengan kenaikan inflasi, pasti. Berapa persennya? Itu nol koma sekian, kita belum tahu," ujar Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Senada dengan bendahara negara, Misbakhun menekankan tekanan inflasi terbesar biasanya datang dari penggunaan bahan bakar oleh sektor industri, bukan retail konsumen retail Pertamax.

"[Pihak] yang biasanya memberikan tekanan yang paling berat itu adalah [konsumsi BBM oleh] industri," ujar Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Kendati demikian, ia mengakui disparitas harga yang melebar hingga Rp6.250 per liter berisiko mendorong masyarakat bergeser ke BBM yang lebih murah, walaupun kalkulasi riil dampaknya masih terus dipantau pemerintah.

"Sudah dilakukan penghitungan-penghitungan. Nanti kita akan melihat dampaknya seperti apa. Pemerintah mungkin sempat menunda [kenaikan harga Pertamax]. Pertamax Turbo kan sudah terakumulasi [naik harga], tetapi kan Pertamax belum. Nah, sekarang kan Pertamax mulai dilakukan penyesuaian." ujar Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI.

Pihak manajemen Pertamina menyatakan langkah penyesuaian ini diambil setelah mengevaluasi pergerakan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian bersama regulator terkait.

"Harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator, dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal," kata Roberth MV Dumatubun, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga.

Roberth juga menegaskan bahwa harga untuk jenis BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar dipastikan tidak mengalami perubahan, yakni masing-masing tetap Rp10.000 per liter dan Rp6.800 per liter.

Dari sisi pengamat, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) memperingatkan adanya beban baru pada fiskal negara jika kuota subsidi tertekan oleh perpindahan masif pengguna BBM non-subsidi.

"Jika ada 10%—15% saja pengguna Pertamax pindah ke Pertalite, maka beban subsidi dapat naik signifikan. Ironisnya, kebijakan yang dimaksudkan untuk mengurangi tekanan fiskal, justru bisa menciptakan tekanan baru, apalagi kalau terjadi migrasi besar-besaran," kata Badiul Hadi, Ekonom Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).