S&P Pertahankan Peringkat Utang Indonesia di Level BBB Outlook Stabil

Komisi XI DPR mengapresiasi keputusan S&P Global Ratings yang mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil pada Selasa, 14 Juli 2026.

Apresiasi atas bertahannya peringkat utang di tengah ketidakpastian global tersebut dilansir dari Detik Finance. Penilaian lembaga internasional ini didukung oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang baik, tingkat utang yang terkendali, ketahanan perbankan, serta komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3 persen PDB.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai bahwa keputusan tersebut menjadi bukti bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintah dinilai kredibel dan fundamental ekonomi nasional tetap dipercaya oleh lembaga pemeringkat internasional.

"Keputusan S&P ini kabar baik. Indonesia tetap dipercaya, dan ini menunjukkan bahwa disiplin fiskal serta ketahanan ekonomi kita masih diapresiasi. Kepercayaan ini harus dijaga dan diperkuat," ujar Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR.

Pemerintah kemudian didorong untuk terus menjaga kredibilitas APBN melalui penguatan pendapatan negara dan peningkatan kualitas belanja. Pengelolaan utang juga disarankan dilakukan secara hati-hati demi menjaga kesehatan ruang fiskal nasional.

"Defisit bisa menjadi instrumen untuk mendukung pertumbuhan, sepanjang kualitas fiskalnya dijaga. Belanja negara harus selektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberi dampak bagi sektor riil," jelas Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR.

Koordinasi kebijakan yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, dan otoritas terkait dipandang perlu untuk menjawab tantangan dari S&P terkait stabilitas rupiah, beban bunga utang, dan tekanan harga energi.

"Target kita bukan sekadar mempertahankan investment grade. Yang harus kita bangun adalah fondasi ekonomi yang makin kuat agar Indonesia bisa naik kelas. Kepercayaan S&P ini perlu dijawab dengan disiplin fiskal, rupiah yang stabil, dan belanja negara yang benar-benar menggerakkan sektor riil," terang Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR.

Agenda reformasi ekonomi seperti hilirisasi, perbaikan tata kelola sumber daya alam, dan penguatan basis penerimaan negara disarankan untuk terus dilanjutkan guna memperkuat ketahanan fiskal serta eksternal Indonesia.