Perhapi Sebut Tidak Semua PLTU PLN Butuh Batu Bara Kalori Menengah

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menyatakan bahwa tidak semua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) memerlukan batu bara kalori menengah, melainkan hanya pembangkit berteknologi ultra supercritical (USC). Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Hubungan Industri dan Asosiasi Industri Perhapi, Ardhi Ishak Koesen, pada Senin (29/6/2026), dilansir dari Bloomberg Technoz.

"Sebenarnya tidak semua PLTU PLN membutuhkan batu bara kalori menengah ini. [Pembangkit listrik] yang memerlukan adalah PLTU dengan teknologi terkini yaitu ultra supercritical [USC]," ungkap Ardhi saat dihubungi, Senin (29/6/2026).

Teknologi USC menggunakan boiler canggih dengan tekanan di atas 22,1 megapascal (MPa) dan suhu melebihi 374°C demi menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah. Contoh pembangkit jenis ini di Indonesia meliputi PLTU Tanjung Jati B, PLTU Batang, PLTU Jawa 7, serta PLTU Jawa 9 dan 10.

"Contoh PLTU USC kalau di Indonesia itu adalah PLTU Tanjung Jati B, PLTU Batang, PLTU Jawa 7, PLTU Jawa 9 dan 10," jelas Ardhi.

Beberapa PLTU di dalam negeri juga diketahui memiliki fasilitas pencampuran mandiri. Fasilitas tersebut memungkinkan pihak pembangkit membeli batu bara kalori tinggi dan rendah secara terpisah untuk dicampur secara mandiri guna mendapatkan spesifikasi kalori menengah.

"Jadi akan dibeli secara terpisah, kemudian batu bara kalori tinggi dan kalori rendah nantinya akan di-blending sendiri oleh mereka," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya tantangan pemenuhan batu bara kalori menengah sekitar 5.200 kcal/kg untuk PLN karena penurunan kualitas batu bara domestik.

"Memang ada kendala sedikit terhadap batu bara medium, kalori 5.200. Kita tahu sekarang kalori batu bara kita makin hari makin rendah. Nah, ini yang lagi kita cari solusinya, tetapi secara yang lainnya enggak ada masalah," ujarnya.

Pemerintah mencatat kebutuhan batu bara PLN tahun 2026 mencapai 154 juta ton, dengan 134 juta ton di antaranya telah terikat kontrak pasokan. Bahlil menyebut sisa kekurangan sekitar 18 juta hingga 20 juta ton sedang diselesaikan.

"Jadi tinggal kurang lebih sekitar 18 juta sampai 20 juta ton yang belum [terkontrak]. Jadi secara overall tidak ada masalah," katanya.

Kekurangan batu bara spesifikasi menengah ini dinilai menjadi salah satu pemicu pemadaman listrik bergilir di Jawa oleh PLN karena pasokan yang kurang untuk pencampuran.

"Kita cek ada batu bara medium yang kalorinya di atas 5.000 untuk campur. Inilah yang dibutuhkan," ungkap Bahlil dalam agenda Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6/2026).

Kementerian ESDM meminta PLN memberikan informasi kebutuhan jenis batu bara lebih awal agar dapat disesuaikan dengan skema domestic market obligation (DMO) oleh penambang.

"Nah, kalau pemerintah memberikan DMO teknisnya, kan kamu perusahaan gitu loh. Jangan 'air sudah di batang leher' baru teriak," tambahnya.

Langkah penyelesaian kini dilakukan melalui pembentukan tim pengadaan batu bara bersama yang melibatkan PLN, Dirjen Minerba, BPKP, dan Irjen Kementerian ESDM.

"Pengadaannya harus transparan dan saya minta aparat penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ungkap Bahlil.