Ekonom Sebut Penyusunan RAPBN 2027 Hadapi Tantangan Efisiensi

Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada 2027 dinilai menghadapi sejumlah tantangan berat. Masalah efisiensi, investasi, dan produktivitas menjadi persoalan utama yang harus diatasi oleh pemerintah. Kondisi ini muncul setelah DPR RI dan pemerintah sepakat mengesahkan Kerangka Ekonomi Makro-Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) beberapa waktu lalu.

Kesepakatan tersebut menjadi fondasi utama dalam menyusun RAPBN 2027. Dilansir dari Bloomberg Technoz, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman memberikan pandangannya. Ia menilai setiap rupiah anggaran negara yang dibelanjakan harus mampu menghasilkan pertumbuhan serta kesejahteraan masyarakat yang lebih masif.

"Tentu arah kebijakannya harus mengedepankan keseimbangan antara pertumbuhan dan disiplin fiskal. Karena isunya adalah terkait dengan disiplin fiskal atau kredibilitas fiskal," kata Rizal dalam seminar bertajuk 'Daya Beli Tertekan, Ketahanan Ekonomi Dipertaruhkan' dalam video Youtube, dikutip Selasa (16/6/2026).

Rizal berpendapat bahwa target pertumbuhan ekonomi yang dipatok untuk tahun depan terlampau tinggi, yakni pada kisaran 5,8% sampai 6,5%. Pencapaian angka tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan fiskal dan perlindungan daya beli masyarakat oleh pemerintah. Pemerintah juga dituntut untuk mampu menarik investasi baru serta mempercepat reformasi struktural pada tata kelola pemerintahan. Langkah ini penting untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan nasional.

"Tata kelola pemerintahan tidak hanya dari sisi fiskal, tetapi juga terhadap program-program strategis nasional yang selama ini dianggap menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi," tutur Rizal. Peningkatan efektivitas belanja negara menjadi instrumen penting yang tidak boleh diabaikan. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran diharapkan mampu memicu produktivitas dan membuka lebih banyak lapangan kerja baru.

Secara umum, perekonomian Indonesia diprediksi menghadapi dua tantangan makro-ekonomi yang besar pada tahun depan. Hambatan tersebut datang dari faktor eksternal global serta faktor internal domestik. Pada aspek eksternal, perlambatan ekonomi global diperkirakan masih terus berlanjut.

Kondisi ini dipicu oleh potensi kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara-negara maju yang disertai ketegangan geopolitik. Ketidakpastian harga energi dan pangan dunia juga memperparah situasi tersebut. Fragmentasi perdagangan internasional yang meluas berisiko menekan performa ekspor, menghambat arus investasi, dan mengganggu stabilitas pasar keuangan.

Sementara pada aspek internal, risiko penurunan daya beli masyarakat membayangi kelas menengah di Indonesia. Beban keuangan pemerintah juga berpotensi membengkak akibat pembiayaan dengan tingkat suku bunga yang tinggi.

Pemerintah disarankan segera melahirkan inovasi baru guna menciptakan nilai tambah ekonomi. Langkah terobosan ini dibutuhkan untuk mendongkrak produk domestik bruto di tengah ruang fiskal yang semakin menyempit.