Pemprov Jateng Petakan Wilayah Rawan Kekeringan Jaga Lumbung Pangan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memetakan wilayah rawan kekeringan di kawasan Solo Raya untuk mempertahankan status daerah tersebut sebagai lumbung pangan nasional menjelang musim kemarau. Langkah strategis ini dibahas dalam acara Rembug Pembangunan Jateng 2026 Wilayah Solo Raya di Pendopo Kabupaten Boyolali pada Selasa (2/6/2026).

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan pentingnya sinergi antar-sektor demi menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Pemetaan difokuskan pada ketersediaan sumber air, kebutuhan irigasi, dan infrastruktur pendukung pertanian.

"Jawa Tengah tetap menjadi lumbung pangan nasional. Tahun 2025 kita sudah menghasilkan 9,1 juta ton gabah kering, dari jumlah itu 15,6 persen untuk kebutuhan nasional," ujar Ahmad Luthfi dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6/2026).

Pemerintah daerah diminta segera melakukan pemetaan detail demi menjaga capaian produksi tersebut bersama forkopimda. Penanganan dampak kemarau ini juga melibatkan TNI melalui program pipanisasi dan sumurisasi.

"Terkait embung dan irigasi, saya minta TNI ikut memetakan daerah-daerah mana yang akan menjadi intervensi," ujar Ahmad Luthfi.

Mitigasi kekeringan ini membagi tugas secara spesifik kepada instansi vertikal. TNI ditugaskan menangani pemetaan sumber air dan pipanisasi, sementara Polri mendukung penuh proses distribusi air bersih ke masyarakat.

Ahmad Luthfi juga mengingatkan agar para petani menghentikan penggunaan metode pengendalian hama tikus yang berbahaya demi keselamatan bersama.

"Terkait gangguan kera di kawasan pertanian, ia menegaskan penanganan satwa tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara dibunuh. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mengajukan surat kepada Menteri Kehutanan untuk meminta tambahan kuota tangkap dan pengamanan," kata Ahmad Luthfi mengenai penanganan konflik satwa.

Langkah mitigasi ini mendapat dukungan dari para kepala daerah di Solo Raya yang berkomitmen menjaga stabilitas pasokan pangan di wilayah masing-masing.

Bupati Sragen Sigit Pamungkas melaporkan kondisi pangan di daerahnya relatif aman karena surplus produksi beras, namun ia mengharapkan adanya perhatian khusus bagi daerah sentra pangan.

"Karena itu, mohon ada insentif khusus untuk daerah-daerah yang menjadi lumbung pangan," kata Sigit Pamungkas.

Di sisi lain, infrastruktur air dinilai menjadi kunci utama dalam mempertahankan produktivitas lahan menghadapi ancaman kemarau panjang.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menjelaskan pembangunan embung dan penguatan jaringan irigasi sangat mendesak. Kabupaten Wonogiri sendiri telah menginisiasi program pembangunan 1.000 sumur pantek dalam periode lima tahun.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri mencatat pembangunan 293 sumur pada tahun pertama yang kemudian ditambah sebanyak 253 sumur pada tahun berikutnya.

Kebutuhan perbaikan irigasi demi meningkatkan frekuensi masa tanam juga disuarakan oleh pemerintah daerah tetangga.

Bupati Boyolali Agus Irawan mengusulkan penguatan irigasi di kawasan lereng Merapi-Merbabu karena masih ada lahan pertanian yang hanya mampu panen satu hingga dua kali setahun. Selain masalah air, Boyolali menyoroti gangguan kera yang merusak tanaman sayuran.

Sementara itu, Kabupaten Sukoharjo menyatakan kesiapan cadangan pangan dan langkah mitigasi dalam menghadapi potensi anomali cuaca.

Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sapto memaparkan bahwa daerahnya mencatat surplus beras tahun 2025 sebesar 114 ribu ton, dengan cadangan beras daerah 57 ribu ton dan cadangan Bulog 3.500 ton. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kini berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi potensi El Nino skala kecil.