Pemprov DKI Jakarta Pangkas Belanja Nonprioritas Antisipasi Pemotongan Dana Bagi Hasil

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah taktis guna mengantisipasi potensi pemotongan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat melalui pemangkasan belanja daerah yang tidak menjadi prioritas pada Selasa (23/6/2026).

Langkah efisiensi ini diambil demi menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar program pelayanan publik yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap berjalan optimal, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa pihak eksekutif memahami kekhawatiran yang muncul dari jajaran legislatif mengenai dampak penurunan dana transfer pusat tersebut terhadap anggaran daerah.

"Kami memahami kekhawatiran DPRD DKI terkait kemungkinan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) lagi, sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya dan berdampak pada postur APBD," kata Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik.

Pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap melindungi program-program layanan dasar warga kedepannya. Pengurangan anggaran akan difokuskan secara ketat pada sektor-sektor nonprioritas tanpa mengorbankan pembangunan kota jangka panjang.

"Pemprov DKI di bawah Gubernur Pramono Anung menyikapi hal ini dengan sikap bijak dan proaktif. Kami menghargai kondisi fiskal nasional, namun tetap fokus pada prioritas utama, yakni menjaga kesejahteraan warga dan akselerasi pembangunan menuju Jakarta 5 abad," ujar Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik.

Realisasi pemotongan anggaran nonmendesak ini akan diterapkan secara selektif. Beberapa program prioritas yang dipastikan aman meliputi sektor pendidikan, kesehatan, pengelolaan banjir, hingga penataan kawasan permukiman.

"Kami melakukan efisiensi dan realokasi anggaran secara ketat, memotong belanja nonprioritas tanpa mengurangi layanan dasar kepada masyarakat seperti pendidikan gratis, kesehatan, transportasi publik, penanganan sampah, banjir, dan penataan permukiman kumuh," jelas Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik.

Sebagai langkah pendamping, pemerintah daerah berupaya memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah. Optimalisasi ini bertumpu pada peningkatan investasi serta pemanfaatan aset melalui badan usaha milik daerah.

"Kami juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah sendiri melalui inovasi, peningkatan investasi, dan pemberdayaan BUMD agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal," tutur Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik.

Pemprov DKI Jakarta juga membuka peluang pendanaan di luar APBD untuk membiayai program strategis. Salah satu skema alternatif yang sedang dikaji adalah kerja sama dengan pihak swasta.

"Kami menjajaki pembiayaan alternatif yang kreatif dan sesuai regulasi, seperti skema kolaborasi dengan swasta melalui Jakarta Collaboration Fund dan instrumen pembiayaan daerah lainnya agar program strategis tetap berjalan," tutur Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik.

Kendala fiskal yang dihadapi saat ini diyakini tidak akan menghentikan target pembangunan Jakarta. Kunci keberhasilan pembangunan kota global dinilai terletak pada sinergi berbagai elemen masyarakat.

"Momentum menuju 5 abad Jakarta bukan hanya soal anggaran, melainkan kolaborasi semua pihak, baik Pemprov, DPRD, swasta, maupun masyarakat, untuk membangun kota global yang berpihak pada warga," ucap Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik.

Koordinasi intensif dengan pemerintah pusat terus berjalan untuk meminimalkan dampak pengurangan dana bagi hasil. Upaya tersebut berjalan beriringan dengan pemastian ketangguhan pelayanan publik di Jakarta.

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pemotongan DBH dapat diminimalisir di masa mendatang, sambil memastikan Jakarta tetap tangguh dan terus maju," pungkas Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik.