Pemerintah Wacanakan Pembatasan Beli Pertalite Berdasarkan Desil

Skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak jenis Pertalite sedang dikaji ulang oleh pemerintah agar tidak lagi dinikmati masyarakat golongan mampu. Pembatasan ini menyasar kelompok kesejahteraan tingkat tinggi berdasarkan pengelompokan desil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berdiskusi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk merumuskan regulasi tersebut. Kebijakan dirancang karena besarnya anggaran negara yang terpakai untuk menyubsidi konsumen yang tergolong kaya.

Pengawasan ketat diproyeksikan berlaku bagi masyarakat yang berada di posisi desil 9 dan desil 10. Pemerintah menilai kedua kelompok sosial-ekonomi teratas tersebut memiliki kapasitas finansial untuk membeli BBM nonsubsidi tanpa bantuan negara.

"Selama ini kan kita tahu sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh mereka yang masuk desil 9 dan 10 masih dapat subsidi. Ini yang kita bahas sistemnya segala macam, supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun rupiah ini, betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak," terang Bahlil dikutip Antara News, Senin (11/8/2026).

Sistem desil membagi tingkat kesejahteraan penduduk Indonesia ke dalam sepuluh tingkatan dari desil 1 hingga desil 10. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional mencatat tingkat ekonomi keluarga melalui kepemilikan aset, kondisi rumah, beban tanggungan, serta pengeluaran harian.

Badan Pusat Statistik bertugas mengolah data sosial ekonomi tersebut, sementara Kementerian Sosial memanfaatkan basis datanya untuk program bantuan. Pencocokan identitas warga diselaraskan dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil.

Pemerintah memastikan penerapan pembatasan pembelian Pertalite dilakukan secara bertahap untuk memantau dampaknya terhadap kondisi perekonomian nasional. Selain itu, rencana ini dipastikan tidak berkaitan dengan kenaikan harga jual bahan bakar.

“Kami akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa. Kalau, misalnya, desil 10 saya setop nggak boleh beli Pertalite, bagaimana dampaknya ke ekonomi. Jadi, kita akan bertahap,” terang Purbaya dikutip Antara, Selasa (12/8/2026).

Perubahan status desil warga dipengaruhi oleh pembaruan data lapangan maupun perubahan kondisi ekonomi keluarga secara berkala. Masyarakat yang merasa pengelompokan desilnya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan data melalui operator SIKS-NG di kelurahan atau desa setempat.